Bicaraindonesia.id, Surabaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Jawa Timur untuk tidak menggelar perayaan pergantian tahun secara bermewah-mewahan, termasuk meniadakan pesta kembang api.

Imbauan tersebut disampaikan Khofifah kepada awak media saat meninjau kegiatan Pasar Murah di halaman Yayasan Baiturrahman, Jalan Simolawang Baru, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Jumat (26/12/2025).

Khofifah menyatakan, langkah ini merupakan bentuk antisipasi menghadapi puncak musim hujan sekaligus empati terhadap daerah lain di Indonesia yang tengah terdampak bencana hidrometeorologi.

“Nah, untuk tahun baru ini, saya mohon seluruh Bupati wali kota, tidak melakukan perayaan pergantian tahun dengan kembang api dan yang bermewah-mewahan tolong hindari,” kata Khofifah.

Baca Juga:  Kejati Jatim Usut Dugaan Korupsi Keuangan Kebun Binatang Surabaya

Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Januari 2026 dengan intensitas yang cukup tinggi.

“Menurut BMKG hujan ini puncaknya puncak ada di Januari (2026), kalau di bulan Desember ini menurut puncak hujannya 20%, tapi di Januari 58%, di Februari 22%,” ujarnya.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) setiap hari. Namun, jumlah sorti yang dilakukan masih terbatas akibat keterbatasan anggaran.

“Pemprov juga setiap hari melakukan operasi modifikasi cuaca tapi OMC yang dilakukan Pemprov hanya dua sorti. kalau kita lihat kadang arah siklon harusnya kita lakukan intervensi lima sorti, karena keterbatasan anggaran Pemprov kita hanya bisa melakukan sehari dua sorti sampai dengan 31 Desember (2025),” jelasnya.

Baca Juga:  Ekonomi Surabaya Tumbuh 3,56 Persen di Era Eri-Armuji, PAD Kuasai 75,6 Persen APBD

Untuk menghadapi puncak musim hujan pada Januari 2026, Pemprov Jatim saat ini tengah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemanfaatan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Untuk bulan Januari (2026), karena memang menurut BMKG, ini kira-kira puncak hujannya sampai 58 persen. Kita sedang koordinasi kepada BPK penggunaan dana BTT untuk bisa intervensi operasi modifikasi cuaca lebih dari 2 sorti,” ucap Khofifah.

Gubernur Jawa Timur dua periode tersebut juga mengingatkan potensi dampak serius dari curah hujan tinggi, dengan merujuk pada kejadian banjir di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatera.

“Karena kalau kita melihat 300 sampai 400 mm per detik, itu kira-kira (hujan) di bulan Januari, maka posisi intensitas hujan persis seperti yang di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara kemarin,” ujarnya.

Baca Juga:  Hormati Proses Hukum, Manajemen KBS Pastikan Operasional Berjalan Normal

Selain langkah teknis, Khofifah menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, baik antarinstansi di daerah maupun dengan pemerintah pusat.

“Kita melakukan koordinasi lintas sektoral, baik horizontal maupun vertikal,” katanya.

Khofifah juga mengajak masyarakat Jawa Timur untuk mengisi pergantian tahun dengan doa dan refleksi, sebagai bentuk solidaritas terhadap daerah yang terdampak bencana.

“Kita memberseiringi suasana saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat. Mari kita lebih banyak untuk munajat berdoa, apalagi Januari itu puncak hujannya 58 persen,” tandasnya. (*/An/C1)