Bicaraindonesia.id, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mempercepat upaya pemulihan pascabencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Langkah cepat ini dilakukan melalui penyaluran bantuan teknis dan logistik untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan pascabencana dan pemulihan layanan publik.
Fokus utama bantuan meliputi pengelolaan sampah pascabencana, pemulihan infrastruktur dasar, hingga perbaikan tata kelola lingkungan untuk meminimalkan risiko kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi lokal.
Sebagai bentuk dukungan, KLH/BPLH mengerahkan tiga unit dump truck, termasuk dua unit tambahan untuk wilayah prioritas, kendaraan pick-up, dan tiga fasilitas Black Soldier Fly (BSF) untuk pengolahan sampah organik.
Selain itu, KLH juga mengirimkan satu unit Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) untuk limbah elektronik rumah tangga, tiga excavator, enam mesin senso, serta paket bantuan kemanusiaan berisi kebutuhan pokok, sanitasi, pakaian, dan obat-obatan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan komitmen pihaknya untuk mempercepat pemulihan lingkungan serta memperkuat koordinasi bersama pemangku kepentingan di daerah.
“Kami berharap bantuan ini dapat dimaksimalkan dan menjadi langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah dan pemulihan pascabencana,” ujar Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangan persnya dikutip pada Selasa (9/12/2025).
Sebagai bagian dari strategi teknis, KLH/BPLH juga mengeluarkan arahan terkait pemanfaatan timbulan sampah pascabencana seperti material kayu dan material alami agar dikelola sebagai sampah spesifik sesuai regulasi.
Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi volume residu yang masuk ke TPA dan mendorong daur ulang material yang masih layak digunakan.
KLH memastikan siap menambah mobilisasi alat berat sesuai rekomendasi tim tanggap darurat lintas kementerian. Dimana saat ini terdapat tiga unit alat berat yang dimobilisasi, dan akan ditambah sesuai kebutuhan atas persetujuan tim tanggap darurat lintas kementerian.
“Kami memberikan dukungan penuh bagi kementerian yang mendapat perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto,” tambah Menteri Hanif.
Dalam aspek penegakan hukum, KLH/BPLH menyatakan telah memanggil delapan entitas yang memiliki konsesi terkait dengan kejadian banjir di Sumatra Utara. Empat entitas telah menjalani pemeriksaan Senin (8/12) dan lainnya dijadwalkan hadir pada Selasa (9/12).
“Pemanggilan ini ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki konsesi terkait sebagai upaya percepatan penyelidikan dan penyelesaian kasus,” jelas Hanif.
Hanif menambahkan proses penyelidikan berjalan bersamaan dengan distribusi bantuan. Secara paralel, pihaknya juga menyalurkan dua unit dump truck untuk Agam, Sumatera Barat dan Aceh sebagai dukungan penanganan pascabencana.
“Kegiatan kemanusiaan telah berjalan sejak minggu lalu, dan laporan perkembangan lapangan juga telah disampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya. (*/Pr/A1)
