Bicaraindonesia.id, Surabaya – Pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya dinilai harus terus berjalan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik. Namun, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam merealisasikan berbagai proyek strategis.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. Fitri Ismiyanti, menilai Surabaya perlu menyiapkan skema pembiayaan alternatif agar pembangunan tidak terhambat.
“Surabaya mungkin perlu rencana pembiayaan alternatif, bisa melalui pinjaman daerah ataupun strategi pembangunan lain. Hal ini agar proyek infrastruktur tetap berjalan di tengah tantangan fiskal yang ada,” ujar Prof. Fitri dalam keterangan tertulis yang diterima Bicaraindonesia.id di Surabaya pada Selasa (30/9/2025).
Prof. Fitri menjelaskan, kondisi keuangan Kota Surabaya sejauh ini relatif sehat. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) sudah memenuhi syarat pemerintah pusat, bahkan jauh di atas batas minimal 2,5.
Dengan rasio tersebut, Pemkot Surabaya dianggap mampu membayar kewajiban pinjaman sekaligus tetap merealisasikan belanja pembangunan lain. Namun, ia menekankan pentingnya pemantauan kemampuan bayar daerah sebagai pertimbangan utama.
“Kalau misalnya pinjam Rp 100 miliar untuk sebuah program pembangunan, harus diproyeksikan dulu berapa lama tenor pinjaman, berapa bunga yang dibayar, dan dicek kemampuan APBD untuk membayarnya,” tegasnya.
Transparansi dan Manfaat Jangka Panjang
Menurut Prof. Fitri, tata kelola keuangan daerah harus transparan dan akuntabel. “Masyarakat perlu diyakinkan bahwa dana pinjaman digunakan untuk sektor prioritas dan memberikan manfaat jangka panjang,” imbuhnya.
Ia menegaskan, infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi instrumen strategis untuk menopang pertumbuhan kota. Infrastruktur yang baik dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki iklim investasi, serta mendukung pertumbuhan lapangan kerja.
“Tidak ada salahnya menggunakan pembiayaan eksternal untuk infrastruktur sejauh beban keuangan bisa ditanggung. Justru semakin cepat infrastruktur dibangun, semakin cepat pula masyarakat menikmati manfaatnya,” tutur Prof. Fitri.
Proyek Strategis Surabaya Butuh Dana Besar
Sejumlah proyek besar masuk dalam daftar pembangunan Kota Surabaya, mulai dari Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran jalan di beberapa titik, pembangunan Flyover Dolog, hingga saluran diversi Gunungsari.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga menargetkan pemasangan lampu jalan, normalisasi saluran, serta pembangunan jalan baru untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Proyek-proyek itu membutuhkan dana besar, tapi dampaknya signifikan untuk masyarakat. Selain memperlancar konektivitas dan mobilitas, juga mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan daya saing kota,” jelas Prof. Fitri.
Dampak Ekonomi dan Proyeksi Investasi Infrastruktur
Prof. Fitri menyebutkan, nilai Return on Investment of Infrastructure (ROII) dari proyek yang dibiayai melalui skema pembiayaan alternatif mencapai 943%. Angka ini menunjukkan rencana pembangunan layak secara ekonomi dan berdampak lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa manfaat ekonomi tidak bisa dirasakan langsung setelah proyek selesai.
“Infrastruktur publik pada dasarnya dirancang untuk pelayanan masyarakat dengan periode balik modal (break even point) sekitar 7 tahun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Fitri menilai arah pembangunan Surabaya sudah tepat karena menekankan konektivitas, efisiensi mobilitas, serta mitigasi risiko bencana. Kebutuhan jalan baru dan pengendalian banjir menjadi prioritas yang harus segera diwujudkan agar kota semakin tangguh.
“Karena itu, strategi pembiayaan harus cermat agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga,” pungkasnya. (*/Dap/A1)
Tinggalkan Balasan