Bicaraindonesia.id, Subang – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus melakukan terobosan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini kini menyasar pekerja migran Indonesia agar dapat memiliki rumah subsidi berkualitas dengan harga terjangkau melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP.
Langkah strategis ini disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran, saat peluncuran Program Rumah Subsidi untuk Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025).
“Program ini merupakan karpet merah untuk rakyat Indonesia di bidang perumahan. Melalui program rumah untuk pekerja migran Indonesia inilah saatnya rakyat punya rumah. Semoga seluruh pekerja migran bisa menikmati dan memiliki rumah layak huni dan berkualitas,” ujar Imran.
Menurut Imran, program ini mencerminkan komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja migran. Program 3 Juta Rumah menjadi bagian dari prioritas nasional yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini.
“Kami ingin mensukseskan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini melalui SKB 3 Menteri dengan pembebasan retribusi BPHTB dan percepatan penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bahkan lebih cepat dan pembebasan PPN rumah sampai Rp 2 M,” tuturnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini juga sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi pekerja migran dalam mendukung perekonomian nasional melalui devisa.
“Sudah sepatutnya kita beri dukungan penuh mereka melalui penyediaan hunian layak dan memastikan pekerja migran miliki rumah sepulangnya dari tempat kerja di luar negeri dan menjadi simbol harapan awal kehidupan lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga menciptakan keharmonisan keluarga,” harapnya.
Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding menyebut, program ini merupakan bagian dari sejarah penting dalam dunia ketenagakerjaan dan perumahan nasional.
“Inilah momentum dimana baru pertama ada kebijakan penyediaan rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia. Tentu hal ini dikarenakan untuk melanjutkan perintah Presiden Prabowo Subianto yang begitu perhatian kepada masyarakat termasuk pekerja migran supaya mereka bisa bisa memiliki rumah pertama berupa rumah subsidi,” katanya.
Berdasarkan data, jumlah pekerja migran Indonesia mencapai 5 juta orang di seluruh dunia. Mereka memiliki penghasilan yang relatif tinggi dibandingkan pekerja dalam negeri, sehingga potensi untuk memiliki rumah sangat besar.
Program rumah subsidi ini dirancang agar dapat diakses di seluruh Indonesia. Pekerja migran yang berada di negara seperti Korea Selatan dan Jepang, yang umumnya berpenghasilan antara Rp 15 juta hingga Rp 25 juta per bulan, menjadi sasaran utama program ini.
“Rata-rata pekerja migran di Korea dan Jepang memiliki penghasilan antara Rp 15 juta sampai Rp 25 juta. Sedangkan dari data BPS jumlah devisa dari pekerja migran mencapai Rp 253,3 T per tahun kemarin dan devisa ini terbesar ke dua setelah migas sehingga pantas pekerja migran disebut pahlawan devisa. Kementerian PKP dan Kementerian P2MI juga sepakat menyediakan kuota 20.000 rumah subsidi bagi pekerja migran,” tandasnya.
Salah satu pekerja migran, Nurlia, yang pernah bekerja di Hongkong selama lima tahun, menyambut baik program ini. Dengan penghasilan sekitar Rp 7 juta per bulan, ia akhirnya bisa memiliki rumah pertamanya.
“Terimakasih Pak Prabowo Subianto atas program rumah untuk pekerja migran ini. Alhamdulillah program ini sangat membantu untuk saya dan teman-teman juga apalagi yang pekerja migran yang kemungkinan untuk membeli tanah sangat mahal sehingga KPR FLP ini bisa membantu kami memiliki rumah impian,” katanya. (*/Pr/C1)
