Bicaraindonesia.id, Banyuwangi – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta pemerintah daerah (pemda) dan seluruh pilar sosial untuk segera menyiapkan calon siswa dari keluarga kurang mampu guna mengikuti program Sekolah Rakyat.
Demikian disampaikan Gus Ipul saat memimpin dialog bersama pilar-pilar sosial dan koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Jumat (18/04/2025).
Gus Ipul menuturkan bahwa Kabupaten Banyuwangi sendiri menjadi salah satu daerah yang lebih dulu mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat sejak program tersebut pertama kali digulirkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
“Banyuwangi ini sudah mengusulkan lahan seluas lebih dari 7 hektare, padahal syarat minimal hanya 6 hektare. Artinya sudah sangat siap. Lahannya cukup untuk SD, SMP, SMA, termasuk perumahan guru dan fasilitas olahraga,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis dikutip pada Senin (21/4/2025).
Gus Ipul juga menyebutkan bahwa tim lintas kementerian sedang melakukan verifikasi terhadap kelayakan lokasi dan kesiapan pelaksanaan program tersebut di daerah-daerah yang sudah mengajukan.
“Kalau semua syarat dipenuhi, pembelajaran bisa dimulai tahun ini. Target nasional kita bangun 200 sekolah rakyat, dan semoga Banyuwangi masuk dalam gelombang pertama,” tambahnya.
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sistem pendidikan berasrama (boarding school) yang memadukan pendidikan formal dan pendidikan karakter. Seluruh biaya operasional akan ditanggung pemerintah, termasuk konsumsi, alat belajar, dan fasilitas tempat tinggal.
“Ini semuanya gratis. Makan, minum, alat tulis, bahkan tempat tinggal di asrama. Ini bukan sekadar sekolah, tapi juga pusat pembinaan karakter,” tegas Gus Ipul.
Adapun sasaran utama program Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam kategori desil 1 dalam data kesejahteraan nasional.
“Kalau sudah tidak ada desil 1, maka bisa dari desil 2. Tapi tetap prioritas paling miskin. Kita punya data 9 juta KPM di desil 1,” jelasnya.
Menteri Sosial juga menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan program ini, khususnya dalam hal penyediaan guru.
“Bupati dan wali kota diminta mengusulkan guru-guru dari daerah masing-masing. Prioritasnya PNS dan P3K. Kalau masih kurang, bisa P3K paruh waktu atau bentuk rekrutmen lainnya,” ujar Gus Ipul.
“Ini kerja bersama, bukan hanya Kementerian Sosial. Kementerian PU yang bertugas untuk pembangunan, Kemendikbud untuk kurikulum dan rekrutmen guru, dan kami di Kemensos mendukung dari sisi sosial dan data,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, menyatakan kesiapan penuh daerahnya untuk mendukung implementasi Sekolah Rakyat di wilayahnya.
Ia menyampaikan bahwa dua lokasi sementara telah disiapkan untuk memulai kegiatan belajar, yakni di Rusunawa Klatak dan Balai Diklat Banyuwangi.
“Kami sudah usulkan ke Kementerian Sosial dan alhamdulillah sudah dicek langsung. Tinggal menunggu penetapan lokasi mana yang paling cocok. Intinya kami siap,” ujar Ipuk.
Dari sisi sumber daya manusia, Ipuk mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi telah melakukan identifikasi ASN dan P3K yang bisa ditugaskan ke Sekolah Rakyat.
“Kita akan tempatkan guru-guru yang ada, dan nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang ditetapkan pusat,” ujarnya.
Bupati Ipuk juga berharap agar pelaksanaan Sekolah Rakyat di Banyuwangi dapat segera dimulai, mengingat program ini diyakini akan memberi dampak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di daerah.
“Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas dan merata adalah kunci memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat ini jawaban konkret dari negara,” tandasnya. (*/Pr/A1)
