BicaraIndonesia.id, Yogyakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan, agar situasi dapat tetap dalam keadaan kondusif dan terkendali saat penyelenggaraan Pilkada 2024.
Hal tersebut disampaikan Menko Hadi dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Jawa di Yogyakarta pada Rabu, 21 Agustus 2024.
“Kita tingkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah guna menyukseskan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku,” ujar Menko Hadi dalam siaran persnya dikutip pada Rabu 21 Agustus 2024.
Menko Hadi menerangkan, wilayah Pulau Jawa memiliki pemilih dengan jumlah tertinggi (lebih dari 50% dari total DPT), tentunya memiliki tantangan dan dinamika tersendiri.
Karena itu, diperlukan langkah strategis melalui sinergitas antara pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, agar penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar.
“Kita tentunya mengharapkan, dalam setiap tahapan Pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman, serta tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya,” kata dia.
Dalam rangka menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024, Kemenko Polhukam telah membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada yang di dalamnya terdapat 19 Kementerian/Lembaga (K/L/.
Belasan KL itu memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan penyelenggaraan, keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan Pilkada.
“Dengan demikian diharapkan berbagai permasalahan yang kemungkinan dapat menjadi hambatan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, dapat dikoordinasikan, diatasi dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” ujar Menko Hadi.
Di kesempatan yang sama, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan pemilu di DIY berjalan dengan baik. Partisipasi publik juga terus meningkat pada saat pemilu.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap masalah yang terjadi, (seperti) politik uang, perusakan alat-alat kampanye, dan sebagainya, yang masih menjadi tantangan,” ujar Sri Sultan.
Oleh karena itu, Pemda DIY mengambil langkah diantaranya pemberian bantuan keuangan parpol, melakukan pemetaan wilayah rawan konflik, mengoptimalkan aplikasi Sri Krishna, dan membuka layanan aduan untuk memastikan pemilu berjalan aman dan lancar.
“Mari kita bekerja sama untuk memastikan Pilkada berjalan sukses dan memperkokoh demokrasi Indonesia,” pungkas Sri Sultan. (*/Pr-A1)
