Bicaraindonesia.id, Surabaya – Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i meminta supaya wacana pemberian anggaran operasional untuk RT/RW pada tahun 2024 ditinjau ulang.
Menurut Imam, Pemkot Surabaya harus mengukur kemampuan pendapatan daerah, ketika akan mengalokasikan anggaran tiap RT sebesar Rp 200 ribu dan tiap RW sebesar Rp 300 ribu.
Apalagi perubahan APBD Iota Surabaya tahun 2023 dirasionalisasi lebih rendah dari APBD murni.
“Kita setuju saja rencana itu, tetapi dengan syarat target pendapatan tercapai. Tahun ini (2023) saja target pendapatan banyak yang meleset,” kata Imam Syafi’i dalam keterangannya, seperti dilansir pada Minggu, 10 September 2023.
Legislator Partai NasDem Surabaya tersebut mengungkapkan, belanja operasional pemkot sudah besar. Di antaranya untuk gaji ASN, outsourcing, dan insentif bagi Kader Surabaya Hebat (KSH), RT/RW serta LPMK, sudah mencapai hampir Rp 8 triliun.
“Belanja operasional kita cukup tinggi. Gaji itu hampir Rp 8 triliun. Sedangkan saat ini di seluruh dinas terjadi rasionalisasi anggaran, karena uang itu memang tidak ada,” jelasnya.
Apabila nantinya wacana anggaran pemberian dana operasional ke masing-masing RT/RW pada 2024 direalisasikan, menurutnya justru akan menguras dan membebani APBD pemkot.
Berdasarkan kondisi tersebut, Imam menegaskan supaya pemberian dana operasional tiap-tiap RT/RW itu ditunda. Ia khawatir pemkot akan semakin terbebani.
“Karena memang uang tidak ada, maka keinginan mulia wali kota itu mending ditunda terlebih dulu. Kita khawatir juga nantinya pengurus RT-RW malah di-php,” ungkapnya.
Imam menambahkan, pihaknya justru mendorong pemkot agar bekerja sama dengan PDAM Surya Sembada dan PLN. Yakni, membuat kebijakan insentif atau subsidi yang pro terhadap bangunan balai RW.
“Justru kalau niatnya dana operasional itu untuk bayar listrik dan air, kenapa nggak langsung kerja sama dengan PDAM dan PLN. Jadi tidak berupa uang melainkan ada insentif atau subsidi khusus bangunan balai RW,” pungkasnya. (*/Dj)
