BicaraIndonesia.id, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung langkah Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur untuk melakukan moratorium penjualan seragam sekolah melalui koperasi sekolah.
Secara tegas, gubernur bahkan meminta Kepala Cabang Dindik (Kacabdin) Jatim wilayah serta Kepala SMAN, SMKN, dan SLB untuk melakukan penertiban koperasi sekolah yang masih menjual seragam.
Koperasi dipersilahkan tetap beroperasi, tetapi untuk sementara tidak diperkenankan berjualan seragam sekolah sampai proses penataan selesai.
Langkah ini, merupakan bentuk tegas Gubernur Khofifah dalam menyikapi masalah penjualan seragam yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur agar segera tuntas.
Selain itu, Pemprov Jatim juga telah membuat keputusan untuk melarang koperasi menjual seragam sekolah. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah potensi terjadinya Pungutan Liar (Pungli) melalui penjualan seragam di sekolah.
“Kami bersama tim dari Dinas Pendidikan Jatim telah membuat keputusan untuk sementara koperasi dilarang menjual seragam sekolah. Bagi yang sudah terlanjur membeli dan merasa keberatan, maka silahkan dikembalikan dan koperasi sekolah wajib mengganti utuh,” kata Gubernur Khofifah saat menghadiri pembukaan Pameran Buku Big Bad Wolf 2023 di Jatim Expo Surabaya, Jumat, 28 Juli 2023.
Ia juga menyampaikan bahwa para Kacabdin dan Kepala Sekolah (Kepsek) diberi batas waktu hingga Jumat (28/7/2023), untuk menertibkan koperasi sekolah yang masih menjual seragam.
“Apabila hingga hari ini Kacabdin dan Kepsek belum menyelesaikannya, maka sanksinya adalah nonjob,” tegas Mantan Menteri Sosial (Mensos) RI tersebut.
Menurutnya, koperasi sekolah memang harus terus hidup. Tapi dilarang dalam menjual seragam sekolah. Ia juga menyebutkan bahwa upaya tindak tegas yang dilakukan bersama Dindik Jatim sebagai langkah untuk memberikan kepastian pada seluruh wali murid SMAN/SMKN/SLB se-Jatim.
“Saya bersama Kepala Dinas Pendidikan dan tim sudah mengambil keputusan bahwa seluruh Koperasi di sekolah sementara dilarang menjual seragam sekolah. Jika masih ada maka kembali saya tegaskan sanksinya adalah nonjob (Kacabdin dan Kepsek),” tuturnya.
Sementara itu, Kadindik Jatim, Aries Agung Paewai mengungkapkan, tim identifikasi penjualan seragam masih terus bekerja.
Menurutnya, langkah moratorium yang dikeluarkan pihaknya, akan mempermudah dalam mengkaji lebih lanjut mengenai pemahaman regulasi dan standar satuan harga untuk seragam siswa SMAN/SMKN dan SLB Negeri di koperasi sekolah.
“Moratorium pembelian atau penjualan seragam sekolah ini berlaku sejak tanggal surat edaran (per tanggal 27 Juli 2023) diterbitkan, sampai ada surat keputusan mengenai standar satuan harga seragam sekolah siswa SMAN/SMKN dan SLB Negeri se Jawa Timur,” ujar Aries.
Selama diberlakukannya moratorium pembelian atau penjualan seragam sekolah pada periode tersebut, koperasi sekolah tetap dipersilahkan beroperasi dan menyediakan berbagai kebutuhan lainnya.
“Dindik Jatim melalui Cabdin wilayah Jawa Timur sesuai dengan kewenangannya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan masing-masing satuan pendidikan. Jika ditemukan pelanggaran, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Aries. ***
Laporan: T1
Editorial: A1
