Bicaraindonesia.id – Over kapasitas menjadi permasalahan dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia saat ini. Hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly saat menjamu kunjungan balasan dari delegasi belanda, di kantornya, Jumat (23/09/2022).
“Saat ini kita masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda. Harapannya kami dapat segera merampungkan revisi KUHP dengan prinsip restorative justice dalam penjatuhan hukuman,” kata Menkumham, seperti dikutip melalui laman resminya, pada Sabtu (24/9/2022).
Sama halnya dengan revisi Undang-undang Narkotika. Perlakuan bentuk hukuman yang sama terhadap bandar dan pengguna narkotika dapat menimbulkan permasalahan di Lapas.
“Mayoritas narapidana di Indonesia adalah dari penyalahgunaan narkotika. Harusnya dengan menerapkan prinsip restorative justice, pengguna narkotika tidak harus dipenjara, tapi bisa direhabilitasi,” jelas Yasonna.
Delegasi Belanda yang diketuai oleh Kepala Departemen Internasional Reclassering Nederland, Jochum Wilderman juga menyampaikan dukungan positif dalam mengatasi permasalahan over kapasitas di Indonesia. Ia menjelaskan, dalam sistem peradilan di Belanda ada sanksi alternatif yang diberikan kepada narapidana.
“Pada saat mengirimkan banyak orang ke penjara, hal itu sebenarnya akan menjadi beban. Kita harus memikirkan sanksi alternatif untuk mengurangi beban over kapasitas,” ujar Wilderman.
Sejalan dengan yang disampaikan Kepala Departemen Internasional Reclassering Nederland tersebut, Wakil Kejaksaan Agung Belanda, Monique juga menyampaikan perlu adanya peran kejaksaan dalam penerapan sanksi alternatif bagi narapidana.
Hal ini bertujuan untuk mengurangi alur masuk perkara ke pengadilan dan dapat membangun kepercayaan antar institusi penegak hukum.
“Di Belanda, jaksa dapat memilih perkara mana yang cukup diberikan sanksi alternatif dan tidak perlu dilanjut ke pengadilan. Hal ini dapat mengurangi over kapasitas secara signifikan,” katanya.
Kerja sama di bidang pemasyarakatan dengan pemerintah Belanda ini, telah terjalin sejak kunjungan Menkumham ke Dordrecht Prison tahun 2019. Juga, saat kunjungan studi banding ke Reclassering Netherlands tahun 2022. ***
Source: Kemenkumham
Editorial: C1
