Bicaraindonesia.id, Surabaya – Kegiatan hari bebas kendaraan atau Car Free Day (CFD) kembali digelar pagi hari di Jalan Tunjungan dan Jalan Darmo, Kota Surabaya pada Minggu (22/5/2022) lalu. Pembukaan kembali CFD itu dilakukan pasca situasi Covid-19 di Kota Pahlawan terkendali.
Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Endy Suhadi menerangkan, setiap kali dia menerima laporan yang berkaitan dengan CFD, antusiasme warga yang datang sangatlah luar biasa. Bahkan, lokasi CFD biasanya dipergunakan warga untuk berolahraga tanpa asap kendaraan bermotor.
“Khususnya bagi pesepeda, juga warga masyarakat yang mau melakukan aktivitas olahraga baik senam, jalan kaki dan sebagainya tanpa menggunakan kendaraan bermotor roda dua atau roda empat,” kata Endy Suhadi dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (21/6/2022).
Akan tetapi, Endy menyayangkan pembukaan perdana CFD pada Minggu (22/6/2022) lalu di Jalan Darmo justru diwarnai dengan hal yang dinilainya memalukan. Yakni, adanya mobil pelat merah milik pejabat Pemkot Surabaya yang menerobos lokasi CFD. Bahkan, video mobil pelat merah yang menerobos CFD itu viral di media sosial.
“Apabila ada kendaraan roda dua atau empat berlalu lalang di daerah CFD ini sudah jelas-jelas melanggar aturan dari kegiatan tersebut. Harusnya, teman-teman pemkot yang berjaga di situ kan ada. Baik dari Linmas, Satpol PP, ataupun Dishub dan kepolisian di depan itu kan sudah ada penjaganya saat kegiatan itu,” tegasnya.
Menurut Endy, peristiwa mobil pelat merah menerobos pelaksanaan CFD dinilainya memalukan. Terlebih lagi, kata dia, tidak sedikit anggaran yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan CFD itu.
“Oleh karena itu kalau ada kendaraan entah itu dinas harusnya malu, dengan apa yang sudah dilakukan pada kegiatan tersebut. Artinya, juga melanggar, dan ini menjadi sangat tidak baik kalau ada kendaraan pelat merah tetap saja melanggar peraturan,” jelas Endy.
Dia memastikan, bahwa Komisi C DPRD Surabaya segera memanggil pejabat yang telah menerobos CFD untuk meminta penjelasan. Jangan sampai, pelanggaran yang dilakukan itu tidak karena adanya urgensi atau kepentingan mendesak.
“Ini harus kita panggil nanti, ada apa kok sampai berani menerobos seperti itu. Urgensinya seperti apa, ada kegiatan apa. Apakah di jalan lain tidak bisa dilewati sampai menerobos area CFD seperti itu,” ujarnya.
Sedangkan masyarakat sendiri, dikatakan Endy, kalaupun kendaraannya ingin masuk atau melintas ke area CFD tidak diperbolehkan. Bahkan ketika itu kendaraan roda dua atau empat tidak dinyalakan pun tetap saja dilarang melintas.
“Sanksinya nanti kita panggil. Kalau ada laporan seperti ini kita panggil di Komisi C. Karena ini sesuai dengan tupoksi kinerja Komisi C. Jangan sampai keadaan seperti ini menjadi satu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan pemkot sendiri,” tutupnya. (*/B1)
