Bicaraindonesia.id – Pembangunan infrastruktur telekomunikasi merupakan salah satu misi pemerintah agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mengakses layanan internet.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, upaya pemerataan layanan telekomunikasi itu salah satunya dilakukan dengan penggelaran Base Transceiver Station (BTS) 4G untuk melayani masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).
Pernyataan ini disampaikan Menteri Kominfo seusai menyaksikan Seremoni Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Penyediaan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T dalam rangka Percepatan Transformasi Digital di Jakarta Pusat, Selasa (25/01/2022).
“Kita bersama inginkan agar equality dalam layanan telekomunikasi di era transformasi digital, era disrupsi teknologi, era pandemi dan postpandemi bagi masyarakat dapat terlayani dengan baik,” kata Johnny G. Plate sebagaimana dikutip dalam siaran persnya.
Menteri Johnny menyatakan, moto dan misi Kementerian Kominfo untuk melayani masyarakat melalui pemanfaatan teknologi agar tidak ada yang tertinggal.
“No one will be left behind, itu moto marinir Amerika. Di Indonesia pun demikian, moto dan misi kita adalah tidak ada yang tertinggal,” ujarnya.
Menurut Menkominfo, pemerataan akses internet lewat pembangunan BTS 4G dapat dilakukan berkat komitmen pembiayaan dan komitmen politik yang kuat dari Pemerintah Indonesia.
“Khususnya Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta dukungan politik dari DPR RI. Dukungan fiskal yang kuat tersebut maka disparitas kesenjangan digital indonesia semakin dipersempit. Kita ingin digital divide agar seluruh masyarakat dapat terlayani dengan baik,” jelasnya.
Kerja Sama Layani 12.548 Desa dan Kelurahan
Menteri Johnny menjelaskan, Kontrak Kerja Sama Penyediaan Layanan Seluler BTS di Wilayah 3T merupakan salah satu tahapan pelaksanaan tugas Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU BAKTI) Kementerian Kominfo untuk membangun 9.113 BTS di wilayah 3T.
“Di saat yang bersamaan, kita juga secara tidak langsung menugaskan seluruh operator seluler untuk memastikan tidak ada desa dan kelurahan yang blankspot di wilayah non3T, wilayah komersial sebanyak 3.435 desa dan kelurahan atau total 12.548 desa dan kelurahan di Indonesia,” tuturnya.
Dari total 12.548 BTS 4G untuk melayani 12.548 desa dan kelurahan yang mencakup wilayah 3T dan non-3T oleh BAKTI Kementerian Kominfo dan dua operator seluler yakni PT XL Axiata Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler. Menkominfo juga mengharapkan kehadiran infrastruktur digital dapat dimanfaatkan dengan baik.
“Membangun wilayah 3T tidaklah mudah, tantangan-tantangannya tidak saja tantangan geografis melewati gunung, bukit, ngarai, sungai, lembah, selat dan laut. Tetapi juga tantangan kultural di mana harus menyesuaikan dengan kebiasaan dan adat setempat, tantangan administratif birokrasi, baik itu lintas kementerian dan lembaga maupun kerja bersama pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota bahkan sampai pemerintahan desa,” jelasnya.
Selain itu, terdapat juga tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di mana ancaman baik terhadap infrastruktur fisik maupun manpower yang hadir dan membangun di wilayah tersebut.
“Maka tentunya ini merupakan satu pekerjaan yang luar biasa tantangannya, sehingga amanat-amanat ini harus dilaksanakan dengan baik,” tandas Menteri Johnny.
Pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah 3T di Indonesia yang dibangun oleh BAKTI Kementerian Kominfo dibagi dalam dua kategori. Untuk kategori pertama, Menkominfo menyatakan pembangunan mencakup 1.209 BTS yang dibangun melalui skema Universal Service Obligation.
“Untuk kategori kedua yakni 7.904 adalah yang menjadi objek hari ini yang ditandatangani kerjasama layanannya bagi masyarakat, yang dilaksanakan saat ini oleh dua operator seluler Telkomsel dan XL Axiata melalui blended financing antara Universal Service Obligation, dukungan fiskal rupiah murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Kominfo,” jelasnya.
Apresiasi Mitra
Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo, Anang Latif menyatakan, pembangunan BTS 4G yang terus berproses hingga saat ini telah didukung dengan kerja keras seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan peran secara maksimal.
“Layanan Seluler BTS 4G oleh BAKTI Kementerian Kominfo dapat dinikmati publik melalui skema kerja sama ini. BLU BAKTI Kominfo dan dua mitra terpilih akan saling berkolaborasi menggunakan aset yang dimiliki agar menghasilkan layanan yang terintegrasi,” tuturnya.
Menurut Dirut Anang Latif, bagian dari pembangunan serta pemilihan infrastruktur BTS 4G termasuk penyediaan lahan merupakan tanggung jawab BLU BAKTI Kominfo. Sementara Itu, penyediaan layanan 4G kepada pelanggan termasuk operasi dan pemeliharaan jaringan 4G secara keseluruhan merupakan tanggung jawab mitra operator seluler terpilih.
“Sesuai ketentuannya, kerja sama ini dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama dalam tiga bulan terakhir. BAKTI dan kedua mitra terpilih PT Telkomsel dan PT XL Axiata telah merumuskan isi PKS (Perjanjian Kerja Sama) tersebut. Sebelumnya, BAKTI bersama mitra terpilih sudah melakukan penandatangan PKS secara sirkular,” jelasnya.
Dirut BAKTI Kementerian Kominfo menyatakan, penandatanganan dengan PT XL Axiata telah dilakukan pada tanggal 15 Desember 2021. Sedangkan dengan PT Telkomsel seluler dilangsungkan pada tanggal 28 Desember 2021.
“Semoga acara seremoni penandatanganan hari ini dapat menjadi penanda kerja sama yang kokoh antara BAKTI Kominfo dan para pemangku kepentingan. Saya mengucapkan apresiasi mendalam atas keterlibatan dan peran aktif bapak dan ibu sekalian dalam mendukung program pemerintah pembangunan pelayanan seluler BTS 4G oleh BAKTI Kominfo,” ungkapnya.
Dirut BAKTI Anang Latif menegaskan, kolaborasi antara Kementerian Kominfo dan mitra operator seluler akan berlanjut sampai infrastruktur telekomunikasi tuntas dibangun dan layanan telah dinikmati masyarakat.
“Masih ada pekerjaan rumah lanjutan yang menanti. Kita perlu bersama-sama memastikan bahwa masyarakat mampu memanfaatkan layanan ini dengan produktif, secara khusus dalam pemanfaatannya di bidang usaha,” imbuhnya.
Selaras dengan salah satu pilar transformasi digital nasional yang dilaksanakan Kementerian Kominfo, pemerintah berupaya meningkatkan ekonomi digital.
“Jika masyarakat mampu memanfaatkan teknologi dan on boarding usahanya ke dalam ranah digital, tentunya hal ini akan semakin memperkuat perekonomian serta daya saing bangsa Indonesia,” pungkasnya. (SP/B1)
