Bicaraindonesia.id, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mempercepat proses relokasi ribuan warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal.
Sejumlah calon lahan relokasi saat ini tengah menjalani kajian geologi guna memastikan tingkat keamanan sebelum pembangunan hunian sementara (huntara) dilaksanakan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menyampaikan bahwa kajian geologi tersebut merupakan bagian dari langkah percepatan relokasi warga ke lokasi yang dinilai lebih aman dari potensi bencana lanjutan.
“Kami sedang melakukan asesmen geologi terhadap empat lokasi, terdiri dari tiga calon lahan relokasi, dan satu lokasi pondok pesantren eksisting milik Perhutani, yang direncanakan menjadi tempat relokasi,” ujar Agus dalam keterangannya dikutip pada Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan, kajian ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat meninjau langsung lokasi bencana tanah gerak di Kabupaten Tegal pada Jumat (6/2/2026).
Selain itu, asesmen geologi juga dilakukan untuk menindaklanjuti permohonan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penanganan dampak bencana.
Agus merinci, tiga calon lahan relokasi yang dikaji masing-masing berada di Desa Padasari, Desa Lebakwangi, dan Desa Capar, Kecamatan Jatinegara. Luasan lahan yang disiapkan bervariasi, mulai dari 3,238 hektare, 5,081 hektare, hingga 10,042 hektare.
“Kajian ini diperkirakan memakan waktu minimal tiga hari, untuk memastikan stabilitas tanah dan kelayakan lokasi bagi pembangunan hunian,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Bergas C Penanggungan, menyatakan bahwa penanganan pengungsi bencana tanah gerak masih terus dilakukan secara intensif. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 596 kepala keluarga atau lebih dari 2.000 jiwa terdampak dan tersebar di sembilan titik pengungsian.
“Pelayanan kebutuhan dasar warga terus berjalan. Saat ini terdapat empat dapur umum yang melayani para pengungsi, disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi,” ujar Bergas.
Terkait rencana relokasi, Bergas menegaskan bahwa pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap setelah rekomendasi kesiapan lahan resmi diterbitkan. Berbagai persiapan juga telah dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) provinsi dan kabupaten untuk menyiapkan alat berat, guna land clearing dan perataan lahan. Pekerjaan dilakukan simultan agar pembangunan bisa segera dimulai,” pungkas Bergas. (*/Hms/C1)
Tinggalkan Balasan