Bicaraindonesia.id, Jakarta – Ekonomi dan pertahanan, merupakan dua elemen penting yang perlu diperhatikan di wilayah perbatasan baik di darat, laut, maupun udara. Sebab, kedua elemen penting itu menjadi dasar membangun kekuatan suatu bangsa.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Kamis 6 Juni 2024.
“Terdapat dua elemen fisik dasar dalam membangun kekuatan suatu bangsa, yaitu faktor ekonomi dan pertahanan. Artinya, jika negara tidak memiliki ekonomi dan pertahanan yang kuat, maka negara tersebut akan menjadi lemah,” tegas Menko Hadi dalam keterangannya, seperti dikutip pada Senin 10 Juni 2024.
Menko Hadi menyampaikan tujuan utama sebuah negara adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui upaya-upaya peningkatan kegiatan perekonomian, dimana diharapkan kesejahteraan sosial juga akan meningkat.
Peningkatan kegiatan ekonomi serta pertahanan tersebut sejalan dengan Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yaitu “Membangun dari Pinggiran”. Dimana negara hadir untuk mengubah kawasan perbatasan yang sering dianggap sebagai halaman belakang Indonesia menjadi beranda depan yang dapat dibanggakan.
“Karena itu wilayah perbatasan merupakan manifestasi kedaulatan negara yang memiliki nilai sangat strategis terkait harkat, martabat dan kehormatan, keutuhan wilayah serta kedaulatan negara,” ungkap Hadi yang sekaligus Ketua Pengarah BNPP.
Mantan Panglima TNI tersebut mengungkapkan, secara geografis, Indonesia berbatasan darat dengan 3 negara serta berbatasan laut dengan 10 negara. Selain itu, Indonesia memiliki 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).
Karenanya, Menko Hadi menilai, terdapat kompleksitas permasalahan pengelolaan perbatasan, baik permasalahan pertahanan keamanan, kedaulatan maupun kesejahteraan masyarakat.
“Atas dasar tersebut, diharapkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dapat merumuskan dan menghasilkan Kebijakan-Kebijakan Strategis Program Pembangunan Perbatasan,” ujarnya.
“Ini adalah tugas mulia, oleh karenanya diperlukan dukungan dan kolaborasi erat oleh seluruh Bupati dan Walikota Perbatasan serta stakeholders lainnya,” sambungnya.
Menko Hadi berharap, melalui pelaksanaan Rakor ini dapat dihasilkan rumusan arah kebijakan dan strategi ke depan yang akan ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Tahun 2025-2029. Baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan secara komprehensif.
“Saya beserta Menko lainnya selaku Pengarah akan terus memonitor implementasi pembangunan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga guna tercapainya sasaran dan target pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,” kata Hadi.
Di waktu yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang sekaligus Ketua BNPP menyatakan, penguatan wilayah perbatasan itu dilakukan dengan cara mempercepat pembangun infrastruktur untuk memperkuat perekonomian masyarakat di sana.
“Total kecamatan ada 584 yang di perbatasan, tahun 2020 – 2024 telah mengelola 222 kecamatan sesuai kebutuhan yang diminta masyarakat, seperti jalan, pasar, sarana pendidikan, ada yang minta bantuan dermaga dan lain-lain,” ungkap Tito.
Ia berharap, proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara juga harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan. Ini untuk mewujudkan perbatasan negara menjadi beranda terdepan penjaga kedaulatan negara dan menyejahterakan masyarakat di wilayah perbatasan secara berkesinambungan.
“Rapat Koordinasi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menjaga batas negara dan mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara,” kata Tito. ***
Editorial: C1
Source: Hum/Polhukam
