Bicaraindonesia.id, Surabaya – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur bersama Polres jajaran mengungkap 22 kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi di 13 wilayah Jawa Timur. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 21 orang sebagai tersangka.
Pengungkapan kasus ini dilakukan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) sejak 19 Oktober 2026. Hasil operasi tersebut dipaparkan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono dalam konferensi pers di Mapolda Jatim, Senin (2/11/2026).
Irjen Pol Dekananto mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan respons kepolisian terhadap keresahan masyarakat terkait kelangkaan BBM dan LPG bersubsidi. Kedua komoditas itu merupakan kebutuhan penting, terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pengungkapan ini penyidik menangani 22 Laporan Polisi dan menetapkan 21 orang sebagai tersangka,” ujar Irjen Pol Dekananto dalam keterangannya dikutip Bicaraindonesia.id pada Selasa (3/11/2026).
Sebanyak 22 kasus tersebut tersebar di 13 wilayah, meliputi Mojokerto, Tulungagung, Kabupaten Blitar, Sidoarjo, Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Lamongan, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, dan Situbondo.
Dari pengungkapan itu, petugas menyita barang bukti berupa 2.734,5 liter Pertalite, 24.799 liter Solar, serta 434 tabung LPG. Rinciannya, 250 tabung LPG ukuran 3 kilogram dan 184 tabung LPG ukuran 12 kilogram.
Polisi juga mengamankan 32 kendaraan yang diduga digunakan untuk menjalankan praktik penyalahgunaan subsidi. Kendaraan tersebut terdiri dari 17 mobil pick-up dan minibus yang telah dimodifikasi, 14 dump truck berisi tandon penampung BBM, serta satu sepeda motor modifikasi.
Kapolda Jatim mengungkapkan, hasil penyidikan menemukan sejumlah modus operandi yang digunakan para tersangka dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi. Salah satunya dengan melakukan pengisian BBM secara berulang menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi. BBM yang diperoleh kemudian ditampung di tempat penyimpanan.
Modus lainnya menggunakan kendaraan truk tangki resmi yang semestinya digunakan untuk mengangkut BBM nonsubsidi atau kebutuhan industri. Namun, kendaraan tersebut justru disalahgunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi.
Penyidik juga menemukan praktik penggunaan beberapa barcode untuk melakukan pengisian BBM bersubsidi. Terkait temuan tersebut, polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan.
Sementara itu, dalam kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi, para pelaku diketahui menggunakan modus pemindahan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung 12 kilogram. LPG hasil pemindahan tersebut kemudian diperdagangkan kembali.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, aktivitas para pelaku berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp35,7 miliar.
“Ini baru perhitungan sementara. Kami akan mengembangkan pengungkapan ini dan harapannya potensi kerugian negara ini bisa kita cegah,” tegas Irjen Pol Dekananto.
Polda Jatim memastikan pengembangan penyidikan masih terus dilakukan, termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dan menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan hasil penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.
“Apabila dari hasil penelusuran ditemukan fakta dan alat bukti yang memenuhi unsur tindak pidana lainnya, termasuk tindak pidana pencucian uang, penyidik akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Irjen Pol Dekananto.
Selain penegakan hukum, Polda Jatim terus berkoordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, Kejaksaan, dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran subsidi pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat diterima masyarakat yang berhak. (*/Hum/C1)

Tinggalkan Balasan