Bicaraindonesia.id, Jakarta – Pemerintah berencana membentuk tim khusus untuk mengkaji lebih mendalam rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Tim tersebut dibentuk atas instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyusunan skema kebijakan pendidikan tinggi gratis dengan tetap mempertimbangkan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara.
Pembentukan tim khusus tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Tim khusus akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Sejumlah kementerian terkait akan dilibatkan dalam tim tersebut, di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan tim khusus akan melakukan telaah lebih mendalam, termasuk memerinci kebutuhan pembiayaan serta berbagai komponen pendapatan yang selama ini menopang operasional PTN.
“Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan,” kata Brian saat memberikan keterangan pers di Istana Negara Jakarta dikutip Bicaraindonesia.id pda Rabu (23/9/2026).
Sebelum pembentukan tim khusus, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah melakukan kajian mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi gratis.
Kajian tersebut menjadi salah satu dasar untuk menghitung kebutuhan anggaran dan mempertimbangkan sejumlah opsi penerapan kebijakan.
Brian menjelaskan, perhitungan yang dilakukan pemerintah mencakup sejumlah sumber pendapatan PTN. Komponen yang dikaji antara lain penerimaan uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) dari jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lainnya.
“Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya, yang karena di Perguruan Tinggi Negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu menyubsidi program sarjana,” ujar Brian.
Hasil perhitungan tersebut selanjutnya akan diselaraskan dengan ruang fiskal yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah mempertimbangkan kemampuan keuangan negara agar kebijakan pendidikan gratis dapat dirancang secara terukur dan berkelanjutan.
Brian mengatakan Presiden menginginkan agar program pendidikan gratis di PTN dapat diterapkan secepat mungkin. Namun, pelaksanaannya tetap akan melalui sejumlah tahapan.
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” ungkap Brian.
Pemerintah menargetkan tim khusus dapat menyelesaikan perhitungan yang lebih matang dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan. Selain kebutuhan anggaran, tim juga akan menyusun tahapan pelaksanaan yang dinilai lebih rasional.
“Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” ucap Brian.
Setelah kajian selesai, hasilnya akan kembali dilaporkan kepada Presiden. Laporan tersebut akan menjadi bahan untuk menentukan langkah dan tahapan penerapan kebijakan pendidikan gratis di PTN.
“Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden dipimpin oleh Pak Menko untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” pungkas Brian. (*/BPMI/A1)
Tinggalkan Balasan