Bicaraindonesia.id, Jakarta – Realisasi investasi di Jakarta mencapai Rp173,6 triliun hingga triwulan II 2026. Nilai tersebut berkontribusi sebesar 17,2 persen terhadap total investasi nasional.

Capaian investasi tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri Jakarta Investment Award (JIA) 2026 bertema “Investing in a Global, Green, and Resilient Jakarta” di Hotel The Westin Jakarta, Senin (14/9/2026).

“Realisasi investasi Jakarta meningkat signifikan dari Rp103,3 triliun pada 2021 menjadi Rp270,9 triliun pada 2025. Hingga triwulan II 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp173,6 triliun atau berkontribusi 17,2 persen terhadap total investasi nasional. Pada periode yang sama, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen,” ujar Pramono dalam keterangan tertulisnya dikutip Bicaraindonesia.id pada Selasa (15/9/2026).

Menurut Pramono, peningkatan realisasi investasi tersebut menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap Jakarta sebagai lokasi untuk berinvestasi sekaligus mengembangkan usaha.

Baca Juga:  HUT ke-81, Prabowo Tegaskan TNI Harus Dekat dengan Rakyat

Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pembenahan untuk menciptakan iklim usaha yang terbuka, kompetitif, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

Salah satu pembenahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui reformasi pelayanan perizinan. Melalui Pergub Nomor 11 Tahun 2026, Pemprov DKI memberikan kepastian waktu penyelesaian sejumlah perizinan, termasuk Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), paling lama 15 hari.

Pramono mengatakan pembangunan Jakarta sebagai kota global juga dimulai dari pembenahan berbagai hal mendasar yang dapat langsung dirasakan masyarakat maupun dunia usaha.

“Sebagai gubernur, saya melakukan berbagai terobosan untuk bisa mencapai 50 besar kota global dunia. Sebenarnya, kita menyelesaikan berbagai hal dari yang kecil,” tuturnya.

Selain mempercepat pelayanan perizinan, Pemprov DKI Jakarta mendorong pembangunan infrastruktur melalui kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Baca Juga:  FIFA Puji Perkembangan Timnas dan Sepak Bola Indonesia

Skema tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan pembangunan kota terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi dunia usaha.

Pramono menilai kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha hanya dapat berkembang jika dibangun di atas kepercayaan. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan pelayanan publik yang memberikan kepastian.

“Kami berkomitmen untuk terus memastikan Jakarta menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh pelaku usaha untuk tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan kota,” jelasnya.

Pramono juga mengapresiasi pelaku usaha dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang turut memperkuat ekosistem investasi Jakarta melalui penyelenggaraan JIA 2026.

Menurutnya, investasi yang masuk ke Jakarta tidak hanya diukur dari nilai modal yang ditanamkan, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan inovasi, peningkatan kesejahteraan, serta pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Baca Juga:  Jalan Tembus Kelapa Gading-Pulo Gadung Ditargetkan Rampung 2027

“Jakarta harus benar-benar bersiap menjadi kota global yang hijau dan tangguh. Yang tidak kalah penting adalah membangun kepercayaan publik atau trust,” tegasnya.

Menyongsong 500 tahun Jakarta, Pramono mengajak seluruh pihak melanjutkan kolaborasi untuk membangun Jakarta sebagai kota yang aman, nyaman, terbuka, transparan, dan berdaya saing.

Ia optimistis dukungan dunia usaha, akademisi, komunitas bisnis, dan masyarakat dapat memperkuat posisi Jakarta sebagai tujuan investasi yang dipercaya dunia.

“Semoga penghargaan JIA 2026 ini menjadi motivasi bagi pelaku usaha untuk terus berinovasi, mengembangkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta memperkuat kontribusi dalam mendorong kemajuan Jakarta,” pungkasnya. (*/Pr/C1)