Bicaraindonesia.id, Bekasi – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran kepolisian menindaklanjuti setiap laporan pungutan liar (pungli), premanisme, dan tindak kejahatan yang mengganggu aktivitas perusahaan serta iklim investasi di Indonesia.
Instruksi tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Di hadapan perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah, Kapolri meminta setiap bentuk gangguan keamanan di kawasan industri segera dilaporkan kepada kepolisian. Menurutnya, laporan harus direspons dengan cepat agar kegiatan produksi dan operasional perusahaan tidak terganggu.
“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Kapolri.
Kapolri menegaskan, jaminan keamanan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan dunia usaha. Penindakan terhadap pungli dan premanisme diperlukan untuk memberikan kepastian bagi perusahaan sekaligus melindungi pekerja dalam menjalankan aktivitasnya.
Menurut Kapolri, jaminan keamanan tersebut semakin penting di tengah upaya Indonesia mendorong hilirisasi berbagai sektor strategis, mulai dari mineral, energi, pangan hingga manufaktur. Program hilirisasi diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
Masuknya investasi diperlukan untuk mendukung program tersebut. Namun, pertumbuhan investasi membutuhkan kepastian hukum, stabilitas keamanan, serta lingkungan usaha yang terbebas dari berbagai bentuk gangguan.
“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi,” kata Kapolri.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kesiapan jajaran kepolisian dalam menjaga kawasan industri serta memberikan perlindungan terhadap seluruh aktivitas usaha yang dijalankan sesuai ketentuan.
“Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” tegas Kapolri.
Selain meminta pengamanan terhadap kegiatan usaha, Kapolri mengingatkan perusahaan untuk menaati regulasi dan memenuhi hak-hak pekerja. Menurutnya, kepastian berusaha perlu berjalan beriringan dengan terciptanya hubungan industrial yang adil. (*/Hum/A1)
Tinggalkan Balasan