Bicaraindonesia.id, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan pengujian ketahanan sistem sebelum portal digitalisasi bantuan sosial (bansos) diterapkan secara nasional pada Oktober 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan layanan tetap andal saat sekitar 50 juta masyarakat mengakses portal tersebut.

Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid usai Rapat Koordinasi Persiapan Rollout Nasional Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).

Meutya mengatakan besarnya jumlah calon pengguna membuat kapasitas dan keamanan sistem menjadi perhatian utama pemerintah. Terlebih, akses masyarakat terhadap portal bansos diperkirakan dapat terjadi dalam waktu yang bersamaan.

“Pelayanan harus andal, dan karena itu kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini,” ujar Meutya dalam siaran persnya dikutip Bicaraindonesia.id pada Jumat (11/9/2026).

Untuk mengantisipasi lonjakan akses, Komdigi akan melakukan stress test dan load test terhadap sistem. Pengujian tersebut dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Kita tadi juga sudah sepakat di bawah arahan Pak Luhut untuk melakukan stress test dan load test, bekerja sama tentu dengan BSSN untuk memastikan tadi keandalannya,” kata Meutya.

Menurut Meutya, pengujian tidak hanya ditujukan untuk mengukur kemampuan sistem menampung akses dalam jumlah besar. Pemerintah juga memastikan aspek keamanan sistem dan perlindungan data masyarakat tetap terjaga.

Selain penguatan kapasitas sistem, pemerintah akan mengatur pola akses masyarakat untuk mencegah terjadinya penumpukan permintaan pada waktu yang sama. Upaya tersebut dinilai penting agar gangguan layanan tidak terjadi ketika portal mulai digunakan secara nasional.

Digitalisasi bansos sebelumnya telah melalui tahap piloting di sejumlah daerah. Pemerintah kini menyiapkan perluasan layanan agar dapat digunakan secara nasional.

Meutya mengatakan antusiasme masyarakat menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam memperluas cakupan digitalisasi bansos. Menurutnya, layanan tersebut telah dinantikan masyarakat sehingga perlu dipersiapkan secara matang sebelum diterapkan secara lebih luas.

“Masyarakat sangat antusias, ini ditunggu-tunggu, dan karena itu, kita akan lakukan roll out nasional, tidak hanya lagi di 215 kabupaten,” katanya.

Di sisi lain, kesiapan infrastruktur digital bukan satu-satunya aspek yang menjadi perhatian pemerintah. Akurasi data penerima bansos juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan digitalisasi.

Untuk memastikan data terus diperbarui, Komdigi bersama kementerian dan lembaga terkait telah menyiapkan mekanisme sanggah secara digital. Fasilitas tersebut dapat digunakan masyarakat ketika menemukan data yang tidak sesuai.

“Ketika ada data yang salah, silakan, kita juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah secara sistem. Mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki,” ujar pungkasnya.

Mekanisme sanggah memungkinkan proses pemutakhiran data tetap berlangsung setelah layanan diterapkan. Dengan demikian, digitalisasi bansos tidak hanya mengubah proses layanan menjadi berbasis elektronik, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengoreksi data penerima yang tidak sesuai. (*/Sp/A1)