Bicaraindonesia.id, Jakarta – Pemerintah menyiapkan langkah untuk memperluas kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat Indonesia. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan inklusi dan literasi keuangan nasional.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, usai mengikuti rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Ia mengatakan, pemerintah membahas kondisi kepemilikan rekening masyarakat Indonesia dengan mengacu pada hasil survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
“Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan Itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga dalam pernyataan persnya dikutip Bicaraindonesia.id pada Rabu (9/9/2026).
Airlangga menilai capaian inklusi dan literasi keuangan tersebut relatif baik jika dibandingkan dengan standar yang digunakan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Namun, pemerintah tetap mendorong peningkatan akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan.
“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. Pemerintah kemudian menyiapkan penyediaan rekening melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
“Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” katanya.
“Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya,” imbuh Airlangga.
Penyediaan rekening tersebut akan didukung pemadanan data kependudukan dari Dukcapil dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia. Langkah ini diarahkan untuk memastikan data masyarakat dapat terintegrasi dengan sistem pembayaran nasional.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat pemanfaatan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Sistem tersebut akan menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan layanan keuangan oleh masyarakat.
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” tutur Airlangga. (*/BPMI/A1)
Tinggalkan Balasan