Bicaraindonesia.id, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus membantu menangani kekeringan yang melanda 24 kabupaten/kota di Jawa Timur.
OMC tersebut merupakan kolaborasi Pemprov Jatim, Kementerian Kehutanan, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dengan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim.
Pelaksanaan OMC menjadi tindak lanjut Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla yang digelar di Kantor Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kota Malang, Kamis (3/9/2026).
Berdasarkan data pemantauan alat Automatic Rain Gauge (ARG) per 6 September 2026, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terpantau turun di 11 titik yang tersebar di enam kabupaten, yakni Lumajang, Banyuwangi, Malang, Jember, Trenggalek, dan Pacitan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pelaksanaan OMC merupakan bagian dari ikhtiar kolaboratif untuk mengurangi risiko karhutla, membantu menangani kekeringan, dan memperkuat mitigasi darurat di wilayah prioritas.
“Alhamdulillah, pelaksanaan OMC menunjukkan hasil positif. Berdasarkan pemantauan melalui perangkat ARG, hujan terpantau turun di 11 titik pada enam kabupaten yang menjadi wilayah sasaran prioritas,” ujar Khofifah dalam keterangan tertulisnya di Surabaya dikutip Bicaraindonesia.id pada Selasa (8/9/2026).
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Jatim, OMC telah dilaksanakan sebanyak empat kali sepanjang 3–6 September 2026. Dalam rangkaian operasi tersebut, sebanyak 3.200 kilogram bahan semai natrium klorida (NaCl) telah disebarkan.
OMC perdana dilaksanakan pada Kamis (3/9) pukul 15.50 WIB menggunakan pesawat CASA NC212/A-2104. Operasi menyasar wilayah Lumajang dan Probolinggo dengan menyebarkan sebanyak 800 kilogram bahan semai NaCl.
OMC kembali dilaksanakan pada Jumat (4/9) sekitar pukul 15.25 WIB dengan sasaran wilayah Probolinggo-Lumajang, termasuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), area di atas Kota Batu dan Gunung Arjuno, serta wilayah Malang. Pada operasi tersebut kembali disebarkan sebanyak 800 kilogram bahan semai NaCl.
Secara keseluruhan, rangkaian OMC menyasar sejumlah wilayah, mulai dari Malang, Kota Batu, Lumajang, Probolinggo, Jember, Bondowoso, hingga Banyuwangi.
Khofifah menjelaskan, OMC dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer serta ketersediaan awan potensial yang bergerak memasuki wilayah daratan. Pemantauan BMKG menjadi dasar dalam menentukan waktu dan wilayah sasaran operasi.
“OMC dilaksanakan ketika kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial memungkinkan. Awan yang mulai bergerak memasuki sejumlah wilayah terus dipantau. Ketika dinilai potensial, kondisi tersebut dioptimalkan melalui OMC untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah sasaran,” jelasnya.
Pascarangkaian OMC, sebaran hujan paling banyak terpantau di Kabupaten Lumajang. Hujan dengan intensitas sedang tercatat di ARG Pronojiwo, sedangkan hujan ringan terpantau di ARG Pasrujambe, Pasirian, dan Jokarto.
Di Kabupaten Banyuwangi, hujan ringan terpantau melalui ARG Lidjen Jambu dan ARG Kalibaru. Sementara itu, di Kabupaten Malang, hujan ringan tercatat di ARG Sitiarjo dan ARG Dampit.
Hujan dengan intensitas ringan juga terpantau di ARG Rekayasa Panti, Kabupaten Jember; ARG Trenggalek, Kabupaten Trenggalek; serta ARG Sudimoro, Kabupaten Pacitan.
Khofifah menegaskan, OMC tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi salah satu instrumen dalam rangkaian penanganan karhutla dan kekeringan. Upaya tersebut berjalan simultan dengan pendistribusian air bersih, penyediaan tandon, optimalisasi sumber air, serta penguatan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat.
“Tidak ada satu intervensi yang berdiri sendiri. Selain OMC, penanganan di lapangan melalui distribusi air bersih, penyediaan tandon, dan optimalisasi sumber air tetap berjalan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” ungkapnya.
Menurut Khofifah, setiap pelaksanaan OMC membutuhkan pemantauan dan perhitungan yang cermat. BPBD Jatim bersama Kementerian Kehutanan, BMKG, serta seluruh unsur terkait akan terus melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi agar intervensi berjalan efektif, aman, dan tepat sasaran.
“Kolaborasi menjadi kunci karena penanganan karhutla dan kekeringan membutuhkan respons yang cepat, terpadu, dan berkelanjutan. Semua unsur harus bergerak sesuai peran masing-masing,” tuturnya. (*/Pr/C1)
Tinggalkan Balasan