Bicaraindonesia.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030 sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission pada 2050.
Sektor transportasi menjadi salah satu fokus utama karena menyumbang 52 persen dari total emisi langsung di Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di The Tribrata Hotel and Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).
“Jakarta butuh sistem mobilitas yang dapat memperluas akses, meningkatkan produktivitas, menurunkan emisi, dan menghubungkan kawasan metropolitan sebagai satu kesatuan ekonomi. Arah ini menjadi dasar low-carbon mobility transformation yang sedang kami bangun,” ujar Pramono dalam keterangan tertulisnya dikutip Bicaraindonesia.id pada Kamis (20/8/2026).
Menurut Pramono, tingginya emisi dari sektor transportasi tidak lepas dari ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Kondisi tersebut turut berdampak pada kemacetan, kualitas udara, produktivitas, efisiensi, kualitas hidup masyarakat, hingga daya saing kota.
Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan arah menuju Net Zero Emission pada 2050 melalui peta jalan dekarbonisasi. Khusus sektor transportasi, Pemprov DKI menargetkan pangsa transportasi publik mencapai 55 persen pada 2045.
Target tersebut ditempuh melalui dua pendekatan, yakni Pull Strategy dan Push Strategy.
“Pull Strategy diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik transportasi publik. Langkah tersebut dilakukan melalui ekspansi rute Transjabodetabek, MRT dan LRT, transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat, pengembangan Transit-Oriented Development (TOD) dan Park and Ride, serta peningkatan fasilitas pedestrian, jalur sepeda, dan transportasi air,” urai Pramono.
Sementara itu, Push Strategy dilakukan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi melalui sejumlah kebijakan. Di antaranya ganjil-genap, disinsentif parkir bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, Low Emission Zone, hingga Electronic Road Pricing.
Pemprov DKI juga mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui berbagai gerakan, seperti Rabu Naik Angkutan Umum dan Jumat Hari Bersepeda bagi ASN Jakarta.
“Pemprov DKI juga mempercepat transisi hijau melalui elektrifikasi transportasi publik,” ungkap Pramono.
Saat ini, Jakarta memiliki 500 bus listrik. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 10.047 bus listrik pada 2030 sehingga seluruh armada TransJakarta ditargetkan telah terelektrifikasi.
Selain elektrifikasi bus, Pemprov DKI terus memperluas jaringan transportasi publik. LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026.
Sementara itu, MRT Fase 2A ditargetkan mencapai Monas pada 2027 dan dilanjutkan hingga Kota pada 2029. Perluasan jaringan transportasi publik tersebut juga diikuti pengembangan kawasan berbasis TOD, antara lain Blok M Hub dan Dukuh Atas.
Transformasi transportasi Jakarta juga didukung pemanfaatan teknologi dan data. Penerapan Intelligent Transportation Systems (ITS) dilakukan untuk membantu pengelolaan lalu lintas secara lebih cerdas dan tepat sasaran.
“Intervensi ITS telah berkontribusi terhadap pengurangan lebih dari 8,7 juta ton CO?e,” kata Pramono.
Jakarta juga memperkuat smart mobility melalui integrasi pembayaran digital dan jaringan pengumpan Mikrotrans untuk meningkatkan konektivitas first-mile dan last-mile.
Pramono menegaskan, dekarbonisasi sektor transportasi bukan hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pertumbuhan kota. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Melalui IITS 2026, Jakarta hadir sebagai living laboratory yang terus belajar dari kebijakan, inovasi, dan tantangan yang kami hadapi. Kami siap berbagi pengalaman dan membangun kemitraan bersama kota-kota lain,” pungkasnya. (*/Sp/C1)
Tinggalkan Balasan