Bicaraindonesia.id, Labuan Bajo – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan delapan fokus langkah strategis untuk mempercepat penanganan darurat pascagempa bumi Magnitudo 7,7 yang melanda kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Arahan tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).
Delapan fokus penanganan mencakup penetapan status darurat, pembentukan posko, pencarian dan pertolongan korban, pemulihan layanan dasar, distribusi logistik, hingga penyampaian informasi resmi kepada masyarakat.
Pertama, Suharyanto mendorong pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, serta Pemerintah Provinsi NTT segera menetapkan status darurat.
Menurut dia, kepastian status kedaruratan diperlukan agar BNPB, Kementerian PU, dan kementerian/lembaga terkait memiliki dasar untuk menyalurkan dukungan anggaran dan bantuan teknis secara maksimal.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” tegas Suharyanto dalam keterangannya dikutip Bicaraindonesia.id pada Minggu (16/8/2026).
Kedua, BNPB meminta percepatan pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Unsur TNI-Polri diminta dioptimalkan untuk menjadi komandan satgas guna memastikan seluruh penanganan berjalan dalam satu komando.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi,” kata dia.
Ketiga, BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere. Dua posko tersebut disiapkan untuk mempercepat penanganan di wilayah Flores bagian barat dan timur.
“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana,” paparnya.
Keempat, BNPB mengoordinasikan pembukaan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Posko tersebut menjadi pusat penerimaan dan penyaluran bantuan dari kementerian/lembaga, BUMN, swasta, serta masyarakat menuju wilayah terdampak di Flores.
“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” jelas Kepala BNPB.
Kelima, Suharyanto menginstruksikan tim gabungan di bawah koordinasi Basarnas untuk memimpin operasi pencarian dan pertolongan (SAR). Operasi tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, dan relawan hingga dipastikan tidak ada lagi korban yang terjebak maupun hilang.
“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” katanya.
Keenam, BNPB menargetkan pemulihan terbatas layanan dasar, seperti listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi, dapat dilakukan dalam waktu tujuh hari. Pendataan kerusakan rumah juga diminta berjalan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat berakhir.
Pendataan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat segera menentukan kebutuhan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) maupun perbaikan rumah warga terdampak.
“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” imbaunya.
Ketujuh, BNPB mengoordinasikan pengerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) lintas lembaga untuk mendukung distribusi bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau. Armada udara dan laut milik TNI, Basarnas, serta BNPB akan digunakan untuk mengangkut kebutuhan pengungsi.
“Dari TNI ada 4 helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB 2 pesawat sayap lebar dan 1 helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” ungkapnya.
Kedelapan, BNPB mengoperasikan Media Center resmi untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana kepada masyarakat. Media Center tersebut akan menggelar press briefing setiap hari pukul 17.00 WITA.
Langkah ini ditujukan untuk memastikan pembaruan data disampaikan secara transparan sekaligus mengurangi simpang siur informasi dan disinformasi terkait kondisi di lapangan.
“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore,” tutupnya. (*/Sp/A1)
Tinggalkan Balasan