Bicaraindonesia.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat memperkuat budaya antikorupsi melalui Kampanye Antikorupsi 2026 di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (16/8/2026).
Kegiatan bertema “Semangat Kemerdekaan Menuju 5 Abad Kota Global: Jaga Jakarta, Jaga Integritas” tersebut diikuti 10.530 peserta yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN) dan berbagai elemen masyarakat.
Kampanye dipusatkan di Taman Dukuh Atas (Jakarta Creative Zone) melalui dua kegiatan utama, yakni Integrity Fun Walk dan Integrity Booth.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan KPK menjadi bagian penting dalam memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Selama ini Pemprov DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik. Dan sebagai Gubernur Jakarta, saya selalu meminta kepada seluruh jajaran balai kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK,” ujar Pramono dalam keterangannya dikutip Bicaraindonesia.id pada Minggu (16/8/2026).
Pramono menjelaskan, peserta kampanye berasal dari berbagai unsur, mulai dari ASN, badan usaha milik daerah (BUMD), hingga organisasi dan kelompok masyarakat.
“Dalam kampanye antikorupsi ini diikuti kurang lebih 10.530 peserta dari ASN DKI Jakarta, tentunya paling banyak BUMD, dan dari KPK, RT/RW, LMK, kemudian PKK, Karang Taruna, Dasawisma, Jumantik, dan sebagainya,” ungkap Pramono.
Melalui Integrity Fun Walk, peserta menempuh rute jalan kaki sepanjang 2,2 kilometer. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mengampanyekan penerapan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, Integrity Booth memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kanal resmi pengaduan. Warga dapat menggunakan SIPADU untuk melaporkan dugaan kecurangan serta JAKI untuk menyampaikan persoalan pelayanan publik dan berbagai permasalahan perkotaan lainnya.
Selain kampanye antikorupsi, kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah layanan publik. Di antaranya pelayanan perpajakan daerah, pemeriksaan kesehatan gratis, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan layanan Online Single Submission (OSS) bagi usaha mikro perseorangan, serta edukasi pemilahan sampah.
Pramono menegaskan, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan menolak praktik korupsi dan melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi.
“Kampanye ini mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi dengan berani menolak praktik korupsi, melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi, serta menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak turut mengajak masyarakat mengawasi penggunaan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, pengawasan publik diperlukan agar anggaran dikelola secara bertanggung jawab dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Kami ingin warga juga turut serta membangun Pemerintah Provinsi DKI ini agar Pemerintah Provinsi DKI dapat kita lihat, kita nikmati dengan baik kondisi keadaan yang nantinya aman, terkendali, dan berintegritas, baik pemerintahannya maupun masyarakatnya,” ujar Johanis.
Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan Jakarta.
“Terima kasih atas kerja samanya yang baik. Pemerintah daerah beserta rakyat, kita sukseskan pembangunan Pemerintah DKI agar tetap lebih maju dan sejahtera,” tutupnya. (*/Pr/C1)
Tinggalkan Balasan