Bicaraindonesia.id, Jakarta – Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring kondisi cuaca yang semakin kering dan potensi El Niño. Berbagai langkah pencegahan dan penanganan terus dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran di sejumlah wilayah.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengatakan pemerintah terus mengerahkan sumber daya, baik melalui operasi udara maupun darat, untuk mengendalikan sekaligus mencegah meluasnya karhutla.
“Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107 ribu hektare lebih. Karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, kemampuan, dan alat-alat penanganan untuk itu,” ujar Menko Polkam dalam konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Pemerintah juga menyiapkan sekitar 10 hingga 15 pesawat bersayap tetap (fixed wing) sesuai kebutuhan di lapangan.
Djamari mengatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) menjadi salah satu upaya yang dapat dimanfaatkan untuk membantu penanganan karhutla. Namun, pelaksanaan OMC bergantung pada keberadaan awan yang berpotensi menghasilkan hujan.
“Operasi udara sebetulnya sangat efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB. Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi, yaitu harus ada awan hujan,” kata Menko Djamari.
Berdasarkan prakiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari ke depan hingga sekitar 18 Agustus. Pemerintah pun terus memantau perkembangan cuaca agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyemaian awan di wilayah yang membutuhkan.
“Selama awan hujan tidak bisa kita temukan, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan. Karena itu, perubahan cuaca sedikit apa pun yang kira-kira akan memunculkan awan hujan harus segera kita manfaatkan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca,” kata Menko Polkam.
Perkuat Ketersediaan Air
Selain melalui operasi udara, pemerintah memperkuat penanganan karhutla dari darat. Langkah ini menjadi penting karena ketersediaan sumber air di sejumlah wilayah mulai berkurang seiring berlangsungnya musim kemarau.
Pemerintah menyiapkan flexible tank yang dapat dipindahkan ke lokasi yang membutuhkan. Sumber air alternatif juga dikembangkan, antara lain melalui pembuatan sumur di wilayah yang memiliki potensi kebakaran.
Perhatian khusus diberikan kepada enam provinsi yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pemantauan juga tetap dilakukan di sejumlah wilayah lain. Beberapa kebakaran di kawasan pegunungan, seperti Bromo, Gunung Gede Pangrango, dan kawasan sekitar Rinjani, telah ditangani.
“Ada yang di luar ini, seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, kemudian tinggal satu titik api saja. Di Gunung Gede Pangrango, itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai,” kata Menko Djamari.
Antisipasi Dampak El Niño
Pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi El Niño yang dapat membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang dan kondisi lingkungan menjadi lebih kering.
“El Niño terkuat itu adalah suatu keadaan di mana keadaan itu sangat membuat kita kekeringan dan mudah sekali terbakar. Kemarau akan lebih panjang. Jadi, cuaca ini juga sangat menentukan keberhasilan upaya kita,” kata Menko Djamari.
Kewaspadaan tidak hanya diarahkan pada kawasan hutan dan lahan. Pemerintah juga meminta pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah ditingkatkan karena kondisi yang kering dapat meningkatkan potensi kebakaran.
Kawasan TPA didorong untuk terus dibasahi sebagai langkah pencegahan. Apabila kebakaran terjadi, penanganan juga perlu dilakukan dengan cepat agar tidak berkembang lebih luas.
Dalam rapat koordinasi, Djamari menekankan pentingnya langkah pencegahan sejak dini. Seluruh unsur pemerintah diminta memperkuat kesiapsiagaan dan sinergi sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Para gubernur juga diminta memperkuat koordinasi dengan Forkopimda dan masyarakat di daerah agar potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.
Selain pencegahan, pemerintah menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Jajaran Polri, Kementerian Kehutanan, dan Kejaksaan diminta menindak pelaku apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur pidana.
Menko Polkam menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, kementerian/lembaga, Forkopimda, serta masyarakat.
“Pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan oleh satu badan pun. Kita harus mengerjakannya bersama-sama dengan berbagai macam unsur yang ada di masyarakat,” pungkas Menko Djamari. (*/Pr/A1)
Tinggalkan Balasan