Bicaraindonesia.id, Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026.
Program ini ditujukan kepada 33.244.408 penerima sebagai bagian dari jaring pengamanan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.
Penugasan tersebut tertuang dalam surat Kepala Bapanas tertanggal 30 Juli 2026 yang ditujukan kepada Perum Bulog. Setiap penerima akan memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk tiga bulan alokasi, dengan penyaluran yang dapat dilakukan sekaligus.
“Telah ditetapkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras sebagai salah satu jaring pengamanan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, dan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga,” kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam keterangan resmi dikutip pada Selasa (3/8/2026).
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, mengatakan, penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua akan dilaksanakan secara serentak pada Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.
Menurutnya, momentum tersebut dipilih agar masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat, dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah saat perayaan kemerdekaan.
“Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan 17 Agustus di semua wilayah. Amanat dari Bapak Menko Perekonomian dan diperkuat oleh Bapak Kepala Bapanas bahwa penyaluran di bulan Agustus ini, momennya sangat bagus dan tepat,” ungkap Rachmi.
Selain itu, Bapanas mendorong pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu titik distribusi bantuan pangan. Langkah ini dinilai dapat mengoptimalkan infrastruktur koperasi yang telah tersedia di berbagai daerah.
“KDKMP yang sudah ada, bisa menjadi salah satu titik penyaluran bantuan pangan. Kalau misalnya di desa ada KDKMP yang besar, punya tempat yang luas, gudangnya cukup besar, dan dekat dengan tempat tinggal para penerima bantuan pangan, bisa digunakan sebagai lokasi titik salur. Kita bisa mengoptimalkan fasilitas yang dimiliki oleh koperasi,” ujar Rachmi.
Untuk penetapan penerima bantuan, Bapanas memastikan program tahap kedua menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi terbaru yang telah diperbarui pada 10 Juli 2026. Data tersebut disusun melalui kerja sama dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Saat ini jumlah penerima bantuan pangan juga masih sama dengan tahap pertama sebelumnya. Totalnya 33.244.408 penerima bantuan pangan. Kita menggunakan DTSEN versi ketiga yang di update tanggal 10 Juli kemarin, yang sudah diupdate oleh BPS,” terang Rachmi.
Bapanas juga meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Perum Bulog di masing-masing wilayah untuk memastikan kesiapan distribusi, termasuk pengecekan kualitas dan jumlah beras yang akan disalurkan.
Ia juga meminta Bulog memberikan perhatian khusus terhadap wilayah Papua yang memiliki tantangan distribusi akibat keterbatasan transportasi dan infrastruktur.
“Catatan untuk Bulog wilayah Papua dengan keterbatasan transportasi, angkutan, gudang, mohon segera digerakkan, sehingga menjadi prioritas untuk daerah-daerah yang remote (terpencil) dulu. Kami berharap penyaluran bantuan pangan tahap ini bisa 100 persen,” pungkasnya.
Sebelumnya, penyaluran bantuan pangan tahap pertama untuk alokasi Februari dan Maret 2026 telah mencapai 33,14 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau sekitar 99,7 persen dari target. Total beras yang disalurkan mencapai 664,88 ribu ton, sedangkan minyak goreng yang tersalurkan sebanyak 132,97 ribu kiloliter.
Program bantuan pangan beras tahap kedua merupakan salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyiapkan sekitar 997,2 ribu ton beras untuk disalurkan kepada 33,24 juta KPM, masing-masing sebanyak 10 kilogram dengan alokasi tiga bulan. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp17,52 triliun.
Secara keseluruhan, alokasi bantuan pangan beras pada 2026 juga lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 program dijalankan selama empat bulan alokasi, maka pada 2026 pemerintah merencanakan pelaksanaan bantuan pangan selama sedikitnya lima bulan alokasi. (*/Sp/A1)
Tinggalkan Balasan