Bicaraindonesia.id, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat apresiasi dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, atas capaian pelaksanaan uji coba pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital yang hampir mencapai 100 persen.
Menurutnya, sistem tersebut menjadi terobosan untuk mengurangi kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Apresiasi itu disampaikan Qodari saat meninjau langsung proses pendataan dan uji coba aplikasi Perlinsos di Kantor Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7/2026).
Ia menjelaskan, digitalisasi bansos merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp1.300 triliun atau sekitar 30 persen dari APBN dapat disalurkan secara tepat sasaran dan berkeadilan.
“Prinsipnya harus adil kepada yang berhak menerima dan yang tidak layak tidak boleh menerima. Selama ini ada inclusion error atau mereka yang tidak berhak malah masuk dan exclusion error yang berhak malah terlewat,” ujar Qodari.
Qodari memaparkan, dari lebih dari satu juta kepala keluarga (KK) di Surabaya, sebanyak 334.560 KK telah didaftarkan melalui agen Perlinsos yang terdiri atas ASN, RT/RW, petugas PKH, serta 62.673 KK melakukan pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi Sayang Warga.
Ia menyebutkan, hasil pendataan menunjukkan sebanyak 119.000 KK di Surabaya dinyatakan berhak menerima bantuan sosial. Di sisi lain, terdapat 359.856 KK yang secara sadar menyatakan tidak berhak menerima bantuan sehingga tidak masuk dalam daftar penerima.
“Di Surabaya ada sebanyak 119.000 KK yang berhak menerima bantuan, dan hebatnya lagi ada yang menolak karena sadar diri tidak berhak menerima bansos sebanyak 359.856 KK,” terangnya.
Berdasarkan hasil pencocokan data, sistem digital juga menemukan adanya inclusion error pada data lama penerima bansos. Dari sekitar 101.000 KK penerima sebelumnya, sebanyak 25 persen atau sekitar 25.000 KK diketahui tidak lagi memenuhi syarat sehingga dikeluarkan dari daftar penerima.
Sebaliknya, sistem baru berhasil mengidentifikasi sekitar 51.000 KK atau sekitar 43 persen dari total penerima yang selama ini belum terdata meski memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.
“Bayangkan, ada sekitar 51.000 KK atau setara 175.000 jiwa yang selama ini harusnya dapat tapi tidak menerima. Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Qodari juga mencoba langsung mekanisme pendaftaran warga menggunakan teknologi face recognition yang terintegrasi dengan data KTP elektronik. Sistem tersebut melakukan verifikasi otomatis dengan berbagai basis data lintas instansi, mulai dari daya listrik PLN, kepemilikan kendaraan di Kepolisian, hingga data pertanahan di ATR/BPN.
“Sistem ini sangat adil karena yang menjawab adalah mesin dan data lintas kementerian/lembaga. Tidak ada lagi subjektivitas. Kalau ada sanggahan, bisa langsung diajukan di sistem,” jelas Qodari.
Selain teknologi yang digunakan, ia turut mengapresiasi pola kolaborasi Pemkot Surabaya yang melibatkan seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) hingga kepala perangkat daerah dalam mendampingi proses pendataan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya capaian pendataan di Surabaya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, progres pendaftaran Perlinsos telah mencapai 99,74 persen atau hampir tuntas.
Dari total 1.003.068 KK di Surabaya, sebanyak 1.000.458 KK telah terjangkau melalui aplikasi Sayang Warga. Untuk mendukung proses pendaftaran, Pemkot Surabaya mengerahkan 13.049 agen yang membantu warga, khususnya yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Eddy mengakui pada awal pelaksanaan uji coba sempat terjadi perlambatan sistem. Namun, setelah dilakukan peningkatan infrastruktur, proses verifikasi kini berlangsung lebih cepat.
“Saat ini proses verifikasi sudah langsung keluar hasilnya. Kita masih menyisakan sekitar 2.610 KK yang belum terdata, terbanyak di Kelurahan Dukuh Setro. InsyaAllah dalam 1 sampai 2 hari ke depan target 100 persen akan tuntas,” terang Eddy.
Sebagai informasi, uji coba Perlinsos berbasis digital di Surabaya dimulai sejak 4 Juni 2026 dan ditetapkan sebagai pilot project nasional. Pada tahap awal, sistem tersebut mengakomodasi dua jenis program perlindungan sosial dan selanjutnya akan dikembangkan hingga mencakup tujuh jenis bantuan sosial di seluruh Indonesia. (*/Pr/A1)
Tinggalkan Balasan