Bicaraindonesia.id, Surabaya – Pergerakan tanah di kawasan terdampak lumpur Lapindo menjadi perhatian serius karena berpotensi mengancam keselamatan jalur kereta api (KA) Sidoarjo-Porong. Rembesan lumpur di luar tanggul titik 10D Desa Siring, Kecamatan Porong, disebut berisiko memicu amblesnya jalur rel.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bergerak cepat dengan melakukan peninjauan lapangan untuk menyiapkan langkah penanganan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur Nyono mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan di lokasi dengan fokus pada stabilitas struktur tanah di sekitar bantalan rel. Pengawasan dilakukan karena pergerakan tanah di area pendukung dikhawatirkan memengaruhi keselamatan jalur kereta api secara keseluruhan.
Sebagai langkah awal, Dishub Jatim bersama instansi terkait memperkuat aspek operasional perjalanan kereta api agar layanan tetap aman sembari memantau perkembangan kondisi tanah di kawasan rawan.
Selain mitigasi jangka pendek, Pemprov Jatim juga menyiapkan solusi permanen melalui rencana pembebasan lahan untuk pembangunan jalur alternatif yang menghubungkan Gunung Gangsir, Pasuruan, hingga Tulangan, Sidoarjo.
“Dengan penguatan operasional saat ini serta rencana rekayasa rute di masa depan, diharapkan efisiensi dan keamanan perjalanan kereta api di wilayah Jawa Timur tetap terjaga secara optimal,” ujar Nyono dalam keterangannya kepada wartawan di Surabaya dikutip pada Senin (27/7/2026).
Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya DJKA Denny Michels Adlan menjelaskan, pihaknya sebelumnya telah mengkaji rencana pembangunan jalur alternatif tersebut, termasuk memulai proses pembebasan lahan. Namun, pelaksanaannya terhenti akibat pandemi COVID-19.
“Pastinya kita harus lihat dulu apakah perkembangan dari bencana ini arahnya ke sana atau tidak. Karena kita perlu meyakini dulu kalau memang ini clear aman, kita teruskan,” kata Denny.
Ia menambahkan, sebelum pandemi proses pembebasan lahan telah berjalan sekitar 5 kilometer. Sementara total kebutuhan lahan untuk jalur alternatif tersebut mencapai sekitar 20 kilometer.
“Karena pada saat pandemi ini sempat berhenti. Tadinya kita sempat melakukan pembebasan lahan sudah berjalan sekitar hampir kurang lebih 5 km dan kita masih butuh sekitar total itu 20 km,” pungkasnya. (*/T1/B1)
Tinggalkan Balasan