Bicaraindonesia.id, Jakarta Pemerintah menetapkan Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai pusat penyaluran berbagai barang subsidi dan bantuan pemerintah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koperasi sebagai infrastruktur strategis sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.

Keputusan itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/7/2026). Rapat tersebut membahas percepatan penguatan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Presiden Prabowo juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih agar program tersebut berjalan optimal di seluruh daerah.

Baca Juga:  3.395 Jembatan TNI-Polri Beri Akses ke Jutaan Warga

“Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih dipastikan harus didukung oleh semua kementerian lembaga. Juga didukung oleh TNI dan Polri, diminta untuk membantu mendukung penuh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk sukses sebagai infrastruktur pemerintah satu, dua sebagai off taker,” ujar Zulhas dalam pernyataan persnya dikutip pada Jumat (24/7/2026).

Menurut Zulhas, Presiden Prabowo menetapkan koperasi sebagai infrastruktur pemerintah yang akan menjadi jalur utama penyaluran berbagai program bantuan dan subsidi. Dengan skema tersebut, distribusi diharapkan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

Baca Juga:  Prabowo Minta Panglima TNI dan Kapolri Usut Tambang Timah Ilegal

“Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih,” imbuhnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas kesiapan pembayaran angsuran pertama Agrinas Pangan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang jatuh tempo pada September mendatang. Pemerintah menargetkan seluruh proses verifikasi dan validasi persyaratan rampung pada Agustus.

“Kami juga bekerja keras tadi melaporkan agar Agustus ini semua persyaratan sudah selesai, sehingga sebelum September dana angsuran pertama Koperasi Desa Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih bisa dibayar ke Himbara,” jelas Zulhas.

Baca Juga:  Pariwisata Indonesia Tumbuh, Investasi Capai Rp39,68 Triliun

Zulhas menambahkan Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah memastikan seluruh persiapan selesai sesuai target agar manfaat Koperasi Merah Putih segera dirasakan masyarakat.

“Persiapan agar ini bisa berjalan dengan baik, sukses, sehingga kita harapkan setelah Oktober semua mengenai Kopdes jelas, terang, dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (*/BPMI/A1)