Bicaraindonesia.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp29,29 triliun hingga 30 Juni 2026 atau 41 persen dari target Rp71,45 triliun. Pada periode yang sama, realisasi belanja daerah mencapai Rp24,73 triliun atau 33,30 persen dari pagu Rp74,28 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Triwulan II 2026 menjadi fondasi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di tengah ketidakpastian ekonomi global maupun nasional. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus mempercepat realisasi belanja agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“APBD harus menjadi instrumen yang mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” ujar Gubernur Pramono dalam konferensi pers di Pendopo Balai Kota Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Selain pendapatan dan belanja daerah, penerimaan pembiayaan telah terealisasi Rp5,82 triliun atau 58,92 persen dari target. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan mencapai Rp574,9 miliar atau 8,17 persen dari pagu yang ditetapkan.
Percepatan pelaksanaan program juga tercermin dari penyelesaian 118.161 paket pengadaan hingga akhir Triwulan II 2026. Adapun paket yang masih dalam proses terus dipantau agar pembangunan dapat diselesaikan sesuai target waktu.
Kinerja fiskal tersebut ditopang pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tetap positif. Pada Triwulan I 2026, ekonomi ibu kota tumbuh 5,59 persen secara tahunan (year on year/yoy), didorong konsumsi masyarakat, aktivitas dunia usaha, serta optimisme pelaku ekonomi. Sektor perdagangan menjadi kontributor terbesar, disusul jasa keuangan dan industri pengolahan.
Di sisi lain, kepercayaan konsumen juga tetap terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juni 2026 berada di level 144,4, sementara penjualan riil meningkat 8,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Mobilitas masyarakat melalui transportasi publik pun terus meningkat. Selama Triwulan II 2026, jumlah pengguna transportasi umum mencapai 230,8 juta penumpang atau tumbuh 9,70 persen secara tahunan.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat. Karena itu, kami terus memperkuat konektivitas melalui transportasi publik, menghadirkan berbagai kegiatan yang menggerakkan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas harga agar daya beli masyarakat tetap terpelihara,” jelas Pramono.
Pemprov DKI Jakarta juga mencatat inflasi tetap terkendali. Pada Juni 2026, inflasi berada di angka 2,78 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan masih berada dalam rentang sasaran nasional.
Kondisi tersebut didukung kebijakan untuk menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat komunikasi publik secara konsisten.
Di sektor investasi, Jakarta masih menjadi tujuan investasi terbesar di Indonesia. Realisasi investasi pada Semester I 2026 mencapai Rp173,6 triliun atau tumbuh 23,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai tersebut menyumbang 17,20 persen terhadap total investasi nasional.
Untuk menjaga daya tarik investasi, Pemprov DKI Jakarta terus memperbaiki iklim usaha melalui pendampingan pelaku usaha, fasilitasi peluang investasi baru, serta pengembangan investasi hijau.
Salah satu proyek strategis yang terus dipercepat adalah Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Proyek ini menjadi bagian dari upaya mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang lebih berkelanjutan.
Pemprov DKI Jakarta juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar pertumbuhan ekonomi diikuti perluasan kesempatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 6,03 persen.
Penurunan tersebut didukung melalui Program Padat Karya, program magang bagi lulusan SMA dan sederajat, pelatihan reguler, hingga layanan pelatihan bergerak melalui *Mobile Training Unit*.
“Kami ingin memastikan pembangunan Jakarta berlangsung secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan terbukanya lapangan kerja, meningkatnya kualitas layanan publik, dan terjaganya kesejahteraan seluruh warga,” tegas Pramono.
Selain memperluas kesempatan kerja di dalam negeri, Pemprov DKI Jakarta juga melanjutkan program penyiapan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
“Program kerja sama penempatan tenaga kerja ke luar negeri, seperti ke Jepang, Korea Selatan, Jerman, Arab Saudi, dan negara lainnya akan terus kami lanjutkan. Itulah upaya yang terus kami lakukan untuk mempersiapkan tenaga kerja Jakarta agar mampu bersaing di tingkat internasional,” pungkasnya. (*/Pr/C1)
Tinggalkan Balasan