Bicaraindonesia.id, Nusantara – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar Simulasi Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Helipad MBH, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Jumat (10/7/2026), sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Niño 2026.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, badan usaha, hingga masyarakat. Simulasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan sistem deteksi dini, koordinasi lintas sektor, serta respons penanganan karhutla berjalan secara terpadu.
Fenomena El Niño yang terjadi secara siklik diketahui dapat memengaruhi pola curah hujan di Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan sehingga diperlukan langkah mitigasi sejak dini.
Dalam simulasi, Otorita IKN memperagakan dua skenario penanganan karhutla. Skenario pertama menggambarkan penanganan kebakaran di kawasan rimba kota KIPP IKN. Sementara skenario kedua mensimulasikan tindak lanjut laporan masyarakat yang masuk melalui aplikasi IKNOW.
Melalui aplikasi IKNOW, masyarakat dapat melaporkan indikasi kebakaran dengan memanfaatkan fitur panic button. Laporan tersebut diterima secara real time oleh petugas di Nusantara Command Center sebagai bagian dari sistem peringatan dini (early warning system).
Selanjutnya, petugas melakukan koordinasi dengan polisi kehutanan dan pemadam kebakaran untuk melakukan verifikasi serta penanganan di lokasi kejadian.
Selain memanfaatkan sistem pelaporan digital, Otorita IKN juga menggunakan drone thermal guna mendeteksi titik api secara lebih akurat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau petugas darat.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa perlindungan kawasan hutan menjadi bagian penting dalam pembangunan Nusantara.
“Kita berada di kawasan khatulistiwa sehingga selalu ada potensi terjadinya kebakaran hutan. Saya ingin mengingatkan bahwa kita harus menjaga alam agar alam juga menjaga kita. Prinsip itu harus menjadi pedoman kita dalam menjaga kawasan hutan di Nusantara,” ujar Basuki dalam siaran tertulisnya dikutip pada Senin (13/7/2026).
Berdasarkan data pemantauan, pada Juni 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada dalam wilayah delineasi IKN mencatat 40 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan menengah dan satu titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Sementara itu, Kabupaten Penajam Paser Utara tidak mencatat adanya titik panas.
Memasuki Juli 2026, jumlah titik panas di Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat menjadi 44 titik dengan tingkat kepercayaan menengah, satu titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, dan satu titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Adapun Kabupaten Penajam Paser Utara tetap mencatat zero hotspot.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, mengatakan koordinasi lintas instansi terus diperkuat untuk menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau.
“Kami telah menyiapkan satu tim siaga bencana. Selain itu, kami terus memantau perkembangan titik panas bersama BMKG dan Kementerian Kehutanan, serta menjaga koordinasi dengan Otorita IKN dalam upaya penanggulangannya,” ujar Buyung.
Upaya mitigasi karhutla di kawasan IKN dilakukan melalui kolaborasi antara BPBD provinsi dan kabupaten, BMKG, BASARNAS, TNI/Polri, Kementerian Kehutanan, badan usaha, serta masyarakat.
Selain itu, Otorita IKN terus memperkuat peran masyarakat melalui Desa Tangguh Bencana dan Kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai garda terdepan dalam pencegahan serta penanganan dini kebakaran hutan dan lahan. (*/Pr/A1)
Tinggalkan Balasan