Bicaraindonesia.id, Lombok Barat – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pemerintah akan menutup 800 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak efisien hingga akhir 2026.
Hingga saat ini, pemerintah mengklaim telah menutup 240 BUMN bermasalah dan menghemat anggaran hampir Rp 70 triliun.
Hal itu disampaikan Kepala Negara saat meresmikan pembangunan lima bendungan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).
Presiden Prabowo mengatakan, sejumlah BUMN yang selama puluhan tahun merugi mulai mencatatkan keuntungan pada tahun ini.
“Jadi, saya dapat laporan bahwa beberapa BUMN yang sekian puluh tahun rugi-rugi, tahun ini mulai untung, saudara sekalian. Mulai untung. Dulu saya juga waktu dilantik jadi presiden, minggu-minggu pertama saya kaget,” ujar Prabowo dalam sambutannya seperti dikutip pada Sabtu (11/7/2026).
Menurut Prabowo, ia semula memperkirakan jumlah BUMN di Indonesia hanya sekitar 300 hingga 400 perusahaan. Namun setelah dilantik sebagai presiden, ia baru mengetahui jumlahnya mencapai lebih dari seribu.
“Saya tidak pernah tahu bahwa BUMN kita begitu banyak, perkiraan saya dari dulu BUMN kita ya 300, maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi presiden, baru saya diberi tahu BUMN kita seribu, 1.077,” ujarnya.
Prabowo menilai banyaknya anak perusahaan hingga cucu perusahaan BUMN menjadi salah satu persoalan yang kini sedang ditertibkan pemerintah.
“Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan, dan itu adalah cara mereka untuk sembunyi, sembunyiin uang negara, sembunyiin uang rakyat, ini kita tertibkan,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, pemerintah telah menutup 240 BUMN yang dinilai tidak beres. Jumlah tersebut akan bertambah menjadi 250 perusahaan pada akhir Juli 2026.
“Sampai hari ini, kita sudah tutup 240 BUMN yang tidak beres, sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini, akan 250 BUMN kita tutup,” sebutnya.
Prabowo menegaskan, pemerintah menargetkan total 800 BUMN ditutup hingga 31 Desember 2026.
“Desember 31, 2026, akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus kita tutup,” tegasnya
Menurut Prabowo, langkah efisiensi tersebut telah mengurangi beban pengeluaran negara, terutama dari pos gaji direksi dan biaya operasional.
“Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati Rp70 triliun. Rp70 triliun sudah kita hemat,” pungkasnya. (*/An/A1)
Tinggalkan Balasan