Bicaraindonesia.id, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas Badan Pusat Statistik (BPS).
Ajakan tersebut disampaikan usai Khofifah mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan BPS Provinsi Jawa Timur di kediamannya di kawasan Jemursari, Surabaya, Rabu (24/6/2026).
Pendataan dipantau langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Herum Fajarwati bersama jajaran. Dalam kesempatan itu, Khofifah mengikuti seluruh tahapan wawancara sesuai mekanisme yang telah ditetapkan BPS.
Menurut Khofifah, keikutsertaannya dalam sensus merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menghadirkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
“Ini menjadi contoh bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang sangat penting dan membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Data yang kita berikan hari ini akan menjadi fondasi dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan ke depan,” ujar Khofifah dalam keterangan tertulisnya dikutip pada Jumat (26/6/2026).
Khofifah menegaskan, kualitas hasil sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang benar kepada petugas.
“Mari kita berikan data dan informasi yang benar kepada petugas sensus karena partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan kualitas hasil sensus. Semakin lengkap dan akurat data yang diberikan, semakin baik pula manfaat yang dapat dihasilkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali memiliki peran strategis untuk memotret kondisi riil aktivitas ekonomi masyarakat. Data tersebut menjadi dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.
“Sensus ekonomi ini kan 10 tahun sekali untuk melihat bagaimana peta ekonomi masyarakat di Jawa Timur. Data yang valid dan akurat adalah kunci dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Ini menjadi sangat penting untuk menghasilkan potret terkini kondisi perekonomian yang menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Khofifah juga menilai data berkualitas akan mendukung ketepatan berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
“Kalau kita ingin bahwa setiap Bansos itu valid datanya, tidak ada inclusion error, exclusion error, maka salah satu pintu masuknya melalui Sensus Ekonomi ini. Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh tim teknis sehingga kualitas data semakin baik,” katanya.
Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan menggunakan metode pendataan dari rumah ke rumah (door to door) sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan mencakup seluruh aktivitas usaha nonpertanian di Indonesia untuk menghasilkan gambaran komprehensif mengenai struktur dan perkembangan perekonomian nasional.
“Ini kan dimulai tanggal 15 Juni yang lalu, sebetulnya sudah dilakukan secara online. Bagi semua masyarakat Jawa Timur saya mohon semua bisa mendukung dan memberikan penjelasan sesuai dengan yang disampaikan Tim Sensus dari BPS,” imbau Khofifah.
Sementara itu, Plt. Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Herum Fajarwati mengapresiasi dukungan Gubernur Khofifah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Alhamdulillah kami sangat bersyukur Ibu Gubernur sangat mendukung sekali, di tengah kesibukannya, beliau berkenan menerima kedatangan petugas. Ini memberikan semangat bagi kami dalam menjalankan tugas di lapangan,” kata Herum.
“Kami optimis seluruh masyarakat nanti akan memberikan data dengan jujur dan lengkap untuk suksesnya Sensus Ekonomi di Provinsi Jawa Timur,” sambungnya.
Herum menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Timur melibatkan 41.538 petugas yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Kabupaten Malang menjadi daerah dengan jumlah petugas terbanyak, sedangkan Kota Surabaya menerjunkan 1.980 petugas sensus.
Hingga saat ini, sekitar 10 persen target pendataan di Jawa Timur telah diselesaikan. BPS optimistis seluruh proses pendataan dapat dirampungkan sesuai target pada akhir Agustus 2026 dengan dukungan aktif masyarakat.
“Ini kesempatan kerja yang bekerja selama dua bulan setengah. Sejak tanggal 15 Juni hingga hari ini, sekitar 10 persen yang sudah kami data untuk total se-Provinsi Jatim, Insyaallah sampai dengan akhir Agustus nanti bisa kita selesaikan,” pungkasnya. (*/Pr/C1)
Tinggalkan Balasan