Bicaraindonesia.id, Pidie – Pemerintah mempercepat pemulihan layanan pendidikan di Aceh melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah, dan TNI Angkatan Darat (AD).

Sinergi lintas instansi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan yang aman dan layak meski sejumlah sekolah mengalami kerusakan akibat bencana.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah menargetkan sebagian besar sekolah terdampak sudah dapat kembali digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran TNI AD yang telah bermitra dengan kami dalam proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah terdampak bencana,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulisnya dikutip pada Jumat (26/6/2026).

Baca Juga:  Enam Kodam Baru Diresmikan Prabowo, Ini Daftar Lengkapnya

Menurut Abdul Mu’ti, bagi sekolah yang masih menunggu proses pembangunan maupun relokasi, Kemendikdasmen telah menyediakan ruang kelas darurat yang lebih representatif agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.

“Mudah-mudahan proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi dapat diselesaikan secepatnya sehingga anak-anak Aceh dapat kembali belajar secara optimal di sekolahnya,” katanya.

Salah satu sekolah yang sedang menjalani rehabilitasi ialah SD Negeri Utue di Desa Seuriweuk, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh. Sekolah yang berdiri sejak 1984 itu mengalami kerusakan pada sejumlah ruang kelas, plafon, toilet, serta sistem drainase yang menyebabkan genangan saat hujan.

Pada 2026, SD Negeri Utue memperoleh anggaran sebesar Rp1,83 miliar untuk rehabilitasi tujuh ruang kelas, satu ruang perpustakaan, dua ruang administrasi, satu paket toilet beserta sanitasi, delapan paket perabot ruang kelas, satu paket perabot perpustakaan, dua paket perabot ruang UKS, serta tiga paket penataan lingkungan sekolah.

Baca Juga:  Enam Kodam Baru Diresmikan Prabowo, Ini Daftar Lengkapnya

Komandan Pelaksana Rehabilitasi, Letkol Inf. Arino Vranta Sinurat, mengatakan rehabilitasi SD Negeri Utue merupakan bagian dari program penanganan 190 sekolah terdampak bencana di Aceh yang dikerjakan oleh TNI AD.

“Di Provinsi Aceh terdapat 190 sekolah yang direhabilitasi oleh TNI AD akibat dampak bencana hidrometeorologi. Khusus di SD Negeri Utue, kami mengerjakan tujuh ruang kelas, dua ruang administrasi, kamar mandi, pengadaan mebel, serta penataan lingkungan sekolah,” ujarnya.

Arino menjelaskan pekerjaan rehabilitasi dilakukan melalui pola swakelola tipe II yang mengombinasikan tenaga profesional sipil dengan personel TNI agar pembangunan berjalan sesuai target.

“Kami melibatkan delapan tenaga tukang sipil dan tiga personel TNI yang bekerja bersama agar pembangunan berjalan efektif dan selesai sesuai target,” katanya.

Kepala SD Negeri Utue, Suwarni, mengapresiasi pola pembangunan yang tetap memungkinkan proses belajar mengajar berlangsung selama rehabilitasi dilaksanakan.

Baca Juga:  Enam Kodam Baru Diresmikan Prabowo, Ini Daftar Lengkapnya

“Alhamdulillah, kami tidak perlu merelokasi siswa ke tempat lain. Pekerjaan dilakukan bertahap sehingga ruang yang masih layak dapat digunakan untuk belajar. Guru dan TNI juga bersama-sama memastikan keamanan siswa selama proses pembangunan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, mengatakan percepatan penanganan sekolah terdampak bencana terus dilakukan. Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat 2.920 sekolah terdampak bencana di Aceh, dengan 188 sekolah mengalami kerusakan berat dan 63 sekolah harus direlokasi.

Ia menegaskan penggunaan ruang kelas darurat di sejumlah sekolah bukan berarti belum mendapat penanganan, melainkan karena proses pembangunan masih berlangsung.

“Banyak sekolah yang terlihat masih menggunakan kelas darurat bukan karena tidak ditangani, tetapi karena proses revitalisasi sedang berlangsung. Yang terpenting, pembelajaran tetap berjalan sambil pembangunan dilakukan,” tutupnya. (*/Pr/A1)