Bicaraindonesia.id, Jakarta Pemerintah membentuk tim pengadaan batu bara guna memastikan pasokan bahan bakar untuk PT PLN (Persero) tetap terjaga dan pelayanan listrik kepada masyarakat berjalan optimal.

Langkah tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kepada awak media usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan terkait kondisi ketahanan energi nasional dan evaluasi pelayanan kelistrikan. Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah telah memastikan persoalan pasokan batu bara untuk PLN dapat diatasi.

“Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bahlil.

Baca Juga:  KTT BRICS 2026 Hasilkan Deklarasi New Delhi

Menurut Bahlil, pemerintah tidak ingin persoalan yang sama terus berulang sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dalam proses pengadaan batu bara.

“Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim, tim pengadaannya itu dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal,” lanjutnya.

Bahlil menjelaskan bahwa kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta ton per tahun. Sementara itu, penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk memasok kebutuhan PLN mencapai sekitar 180-190 juta ton.

“Total konsumsi batubara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton,” jelasnya.

Baca Juga:  Prabowo Siapkan Bonus Rp3 Miliar untuk Atlet Peraih Emas Asian Games

Ia menambahkan secara kontrak sebenarnya tidak terdapat persoalan dalam pemenuhan kebutuhan batu bara PLN. Namun, terdapat kebutuhan spesifik terkait kualitas batu bara yang digunakan.

“Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending,” jelasnya.

Selain membahas pasokan energi, Presiden Prabowo juga menerima laporan mengenai kondisi ketahanan energi nasional. Bahlil menyebut ketersediaan energi Indonesia saat ini berada dalam kondisi aman.

“Yang kedua, kami juga melakukan rapat dengan Presiden untuk membahas tentang energi kita, dan ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum,” kata Bahlil.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan kementerian terkait untuk segera mengambil langkah-langkah terukur guna memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Baca Juga:  Suahasil Nazara Resmi Jadi Menkeu, Gantikan Purbaya Sadewa

“Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” ujar Bahlil.

Selain membahas ketahanan energi, Bahlil juga melaporkan perkembangan program hilirisasi nasional kepada Presiden.

Salah satu proyek yang telah rampung adalah ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kerja sama antara CATL dan Antam yang dijadwalkan diresmikan pada akhir Juli 2026.

“Kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam, itu sudah selesai dan insyaallah akan diresmikan nanti di bulan Juli akhir, itu sudah selesai,” ujar Bahlil. (*/BPMI/A1)