Bicaraindonesia.id, Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi potensi peningkatan risiko kebakaran saat musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino.
Kebakaran hutan dan lahan dinilai sebagai persoalan multidimensi yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan diplomatik dengan negara tetangga akibat pencemaran asap lintas batas.
Karena itu, pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago saat membuka Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla Tahun 2026 di Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Dalam forum tersebut, Menko Polkam mengapresiasi capaian pengendalian karhutla sepanjang 2025, di antaranya meningkatnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, kesiapsiagaan pemerintah daerah, serta dukungan aktif TNI, Polri, dan dunia usaha dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan karhutla.
Meski demikian, Djamari menilai ancaman karhutla masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia, terutama saat memasuki musim kemarau yang berpotensi dipengaruhi El Nino. Kondisi tersebut dapat memicu kekeringan, menurunkan curah hujan, meningkatkan jumlah titik panas (hotspot), dan memperbesar risiko kebakaran hutan serta lahan.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, karena itu, tema Rakorsus tahun ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pengendalian karhutla hanya dapat dicapai melalui sinergi nasional yang kuat,” ujar Menko Polkam dalam siaran persnya dikutip pada Sabtu (20/6/2026).
Sebagai langkah antisipatif, pemerintah mereaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 yang akan menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi secara terpadu dari tingkat pusat hingga daerah.
“Pendekatan yang digunakan bukan lagi pendekatan sektoral, melainkan pendekatan kolaboratif nasional yang menempatkan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, dan kepentingan negara sebagai prioritas utama,” ungkap Menko Djamari.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menetapkan enam provinsi prioritas rawan karhutla pada 2026, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Keenam wilayah itu dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi karena karakteristik lahan gambut, luas kawasan hutan dan perkebunan, serta kondisi meteorologis yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran selama musim kemarau.
“Kepada seluruh gubernur, pangdam, kapolda, kepala daerah, BPBD, dan pemangku kepentingan terkait, agar kesiapsiagaan ditingkatkan mulai saat ini melalui optimalisasi posko siaga, patroli terpadu, penguatan sistem deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, serta pelibatan dunia usaha dan masyarakat,” tegasnya.
Menko Polkam juga menekankan pentingnya optimalisasi operasi udara dan peningkatan operasi pencegahan sebagai langkah utama menghadapi musim kemarau tahun ini.
“Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengendalian karhutla, karena itu, saya minta seluruh jajaran terus meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, dan tidak menunggu sampai kebakaran terjadi,” ujarnya.
Menurut Djamari, reaktivasi Desk Karhutla bertujuan memperkuat konsolidasi nasional, mempererat sinergi lintas sektor, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino 2026–2027, memastikan kesiapan sumber daya nasional, serta membangun komitmen bersama dalam pengendalian karhutla.
Sebagai penutup, Menko Polkam menetapkan tiga fokus nasional pengendalian karhutla tahun 2026, yaitu mencegah kebakaran hutan dan lahan berskala besar, mencegah bencana asap lintas wilayah maupun lintas negara, serta memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan lengah, jangan lelah, jangan bosan, dan jangan lesu. Ini persoalan bangsa yang berpengaruh luas pada kehidupan bangsa di segala bidang, hingga kehormatan negara,” jelasnya. (*/Pr/A1)
Tinggalkan Balasan