Bicaraindonesia.id, Surabaya – Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terpilih menjadi salah satu lokasi pilot project uji coba aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital Uji coba berlangsung di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jumat (12/6/2026).
Program ini merupakan bagian dari reformasi pelayanan publik yang bertujuan memangkas rantai birokrasi, menghilangkan subjektivitas, serta memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.
Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Robben Rico menjelaskan, pelaksanaan di Surabaya merupakan kelanjutan dari piloting pertama yang sebelumnya dilakukan di Banyuwangi. Secara nasional, terdapat 42 kabupaten/kota yang menjadi lokasi uji coba transisi digitalisasi perlindungan sosial.
Robben mengatakan, aplikasi Perlinsos Digital kini telah didukung teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang memungkinkan proses verifikasi dan penentuan kelayakan penerima bansos berlangsung lebih cepat dibandingkan sistem manual.
“Kalau proses manual yang lama, rantai birokrasinya sangat panjang. Harus diusulkan berjenjang dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, ditetapkan Kepala Daerah, baru dikirim ke Kemensos dan diproses bersama BPS. Itu memakan waktu sampai 3 bulan,” ujar Robben.
Menurutnya, sistem digital berbasis AI mampu memangkas waktu pendaftaran dan proses analisis data penerima bantuan secara signifikan.
“Kemudian untuk menganalisis dan memutuskan apakah seseorang layak atau tidak menerima bantuan, sistem hanya butuh waktu 15 hingga 45 menit. Ini memangkas birokrasi dan tata kelola secara luar biasa,” ujarnya.
Robben menuturkan, perubahan sistem tersebut didasarkan pada temuan data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang menunjukkan masih adanya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran akibat faktor subjektivitas dalam proses verifikasi di lapangan.
Melalui aplikasi Perlinsos Digital, lanjutnya, keputusan kelayakan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data yang terintegrasi dan bersifat objektif sehingga dapat meminimalkan praktik penerima titipan.
“Menuju ke sana. Pelan tapi pasti kita kerjakan. Ini tidak mudah karena data kemiskinan itu sangat dinamis, tingkat kesejahteraan seseorang bisa berubah dalam hitungan detik, misalnya jika tulang punggung keluarga tiba-tiba meninggal dunia. Melalui sistem terintegrasi ini, kita ingin memastikan negara hadir melindungi warganya sesuai amanat Pasal 34 UUD 1945,” tambah Robben.
Kemensos menargetkan tahapan sosialisasi dan uji coba selesai pada tahun ini agar aplikasi Perlinsos Digital dapat diterapkan secara nasional pada 2027.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, menegaskan digitalisasi bansos tidak hanya sekadar memindahkan proses manual ke platform digital.
“Ini adalah perbaikan tata kelola untuk memperkuat akurasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bantuan tepat sasaran. Peran Komdigi di sini adalah menyediakan layanan terkait data,” kata Fifi.
Menurut Fifi, Komdigi bertugas mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga sebagai dasar verifikasi penerima bantuan. Data tersebut mencakup Dukcapil, Kementerian ATR/BPN, Samsat, Korlantas, BPJS, hingga instansi terkait lainnya.
“Dengan integrasi ini, verifikasi data warga menjadi jauh lebih cepat. Jika hanya daftar saja 1-2 menit selesai. Waktu 15 hingga 45 menit itu pun sudah termasuk jika ada proses sanggah dari warga. Kami berharap melalui uji coba ini, literasi digital masyarakat juga ikut meningkat,” terangnya.
Sementara itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya telah menyiapkan lebih dari 12.000 agen yang mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi masyarakat dalam mengakses sistem Perlinsos Digital berbasis AI.
Kepala Dinsos Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengungkapkan Surabaya menjadi salah satu daerah piloting perluasan yang ditunjuk pemerintah pusat. Sebelum diterapkan di Kelurahan Pakis, uji coba dan bimbingan teknis telah dilakukan di Kelurahan Ketabang dan Kelurahan Genteng.
“Aplikasi ini terus kita uji setiap hari. Melalui kolaborasi ini, warga bisa mendaftar secara mandiri bagi yang sudah memiliki ponsel yang sesuai. Bagi yang tidak memiliki perangkat, di sinilah peran agen yang kami siapkan untuk membantu masyarakat di lapangan,” ujar Antiek.
Antiek menjelaskan, sistem Perlinsos Digital terhubung langsung dengan berbagai basis data nasional seperti Data Sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)/Desil, Korlantas Polri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga data PLN.
Integrasi tersebut memungkinkan proses verifikasi dilakukan secara instan dan objektif tanpa survei manual yang memakan waktu panjang.
Hingga saat ini, Dinsos Surabaya mencatat sekitar 300 hingga 400 data warga telah masuk dalam sistem uji coba. Evaluasi dilakukan setiap hari bersama kementerian terkait untuk mengidentifikasi kendala teknis sebelum aplikasi diterapkan secara luas.
“Basis utama untuk mengakses aplikasi Perlinsos Digital ini adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD). Oleh karena itu, para agen di lapangan memiliki tugas ganda, yaitu membantu warga mengaktivasi IKD sekaligus mendaftarkan mereka ke dalam sistem Perlinsos,” pungkasnya. (*/Pr/C1)
Tinggalkan Balasan