Bicaraindonesia.id, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui mekanisme direct cash transfer atau transfer tunai langsung kepada penerima. Skema tersebut akan didukung sistem identitas digital terpadu (digital single ID) yang ditargetkan mulai diterapkan pada akhir tahun ini.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, penerapan digital single ID akan membuat penyaluran bansos dan berbagai transfer langsung pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. Sistem tersebut juga akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengelola dan mengelompokkan data penerima bantuan.
“Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID, yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted dan itu akan menghemat angka cukup besar tadi. Angka mungkin beberapa bisa cukup besar akan dihemat dan saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang,” ujar Luhut dalam keterangan persnya dikutip pada Rabu (10/6/2026).
“Subsidi akan langsung kepada penerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada 5,4 juta rupiah per orang dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI,” sambungnya.
Luhut menjelaskan, pengembangan sistem tersebut merupakan bagian dari transformasi digital nasional yang saat ini terus dipercepat pemerintah. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, DEN melaporkan bahwa sekitar 80 persen sistem GovTech telah terkoneksi.
Menurut Luhut, sejak 1 Juni 2026, untuk pertama kalinya data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah berhasil terintegrasi dalam satu sistem yang didukung teknologi AI.
“Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Kemarin kami beri contoh di DPR waktu kami dipanggil bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggah dalam satu menit. Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti Govtec ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa? karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik, dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ,” ujarnya.
Ia menambahkan, sistem GovTech juga akan terhubung dengan national single window di Kementerian Keuangan. Integrasi tersebut diharapkan mampu memperkuat basis data nasional sekaligus mendukung peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak UMKM.
“Itu semua terkoneksi nanti ke national single window di kementerian keuangan. Ini saya pikir penting, karena nanti dengan Govtec masuk maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5 persen bayar pajak, dan kalau itu terjadi maka tax ratio kita akan naik dari 9 persenan sekarang mungkin ke 12-13 persen over time dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan,” terang Luhut.
Saat ini pemerintah tengah menjalankan proyek percontohan GovTech di 42 provinsi, kabupaten, dan kota. Jika program tersebut berhasil, pemerintah akan menerapkannya secara nasional pada Oktober 2026.
“Kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional, seluruh 514 kabupaten akan terhubung,” ungkapnya.
Luhut menegaskan transformasi digital yang sedang dijalankan menjadi langkah besar menuju pemerintahan modern berbasis data dan AI.
Menurutnya, sistem tersebut akan memperkuat pengawasan, meningkatkan efisiensi, serta mendukung penyaluran bansos dan subsidi yang lebih tepat sasaran.
“Jadi ini satu pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada awal tahun depan, yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI. Nah ini saya kira satu keberanian tersendiri karena tadi saya singgung semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia,” tutup Luhut. (*/BPMI/A1)
Tinggalkan Balasan