Bicaraindonesia.id, Jakarta – Komisi X DPR RI menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) di perguruan tinggi negeri (PTN).

Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan sistem seleksi berjalan transparan, akuntabel, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik di Indonesia.

Mengutip laman resmi dpr.go.id, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menyoroti penyelenggaraan SNPMB tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis seleksi, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan serta pemerataan akses pendidikan tinggi.

Karena itu, ia menegaskan perlunya penguatan sistem agar pelaksanaan seleksi tidak menyisakan celah pelanggaran.

“Panja Komisi X DPR RI Kemdiktisaintek perlu segera melakukan evaluasi pelaksanaan seleksi nasional peniriman mahasiswa baru untuk memastikan pelaksanaan SNPMB berjalan secara transparan, akuntabel, inklusif, dan juga berkeadilan bagi seluruh peserta didik di Indonesia,” kata Himmatul Aliyah seperti dikutip pada Sabtu (6/6/2026).

Komisi X DPR RI juga menyoroti pentingnya pencegahan praktik kecurangan dalam proses seleksi masuk PTN, termasuk dugaan perjokian pada pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT).

Menurut Himmatul, penguatan sistem pengawasan perlu didukung pembaruan teknologi serta mekanisme verifikasi peserta yang lebih ketat.

“Yang kedua, mencegah praktik pelanggaran dan kecurangan SNPMB dengan penguatan sistem pengawasan serta mitigasi praktik perjokian dalam pelaksanaan UTBK-SNBT melalui penyempurnaan algoritma seleksi, penggunaan perangkat pengamanan, serta identifikasi peserta secara ketat sejak awal pelaksanaan seleksi,” ujarnya.

Selain persoalan pengawasan, Panja Komisi X DPR RI juga menyoroti perlunya evaluasi daya tampung program studi di PTN agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan kapasitas masing-masing perguruan tinggi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara daya tampung mahasiswa, kualitas pendidikan, dan kebutuhan tenaga kerja di masa depan.

“Ketiga, melakukan evaluasi berkala terhadap daya tampung program studi dan pelaksanaan seluruh jalur seleksi nasional guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daya dukung perguruan tinggi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Himmatul menekankan pentingnya kajian ulang terhadap jalur seleksi maupun jadwal pelaksanaan SNPMB sebagai bagian dari upaya pembenahan sistem penerimaan mahasiswa baru yang lebih komprehensif.

“Hal penting ini dilakukan untuk memastikan akses keterjangkauan dan kepastian layanan pendidikan tinggi bagi masyarakat,” katanya. (*/Par/A1)