Bicaraindonesia.id, Surabaya – Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Norwegia resmi meluncurkan program Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution dengan menjadikan Kota Surabaya sebagai lokasi peluncuran perdana.
Program kolaborasi internasional ini bertujuan menekan pencemaran sampah plastik di sungai sebelum bermuara ke laut sekaligus memperkuat pengelolaan sampah berbasis perubahan perilaku masyarakat.
Program yang didukung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, United Nations Development Programme (UNDP), dan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) tersebut menempatkan Surabaya sebagai daerah percontohan nasional. Selain Surabaya, program tahap awal juga akan dijalankan di Sidoarjo, Bekasi, Solo, dan Bali.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M. Fikser, mengatakan Pemkot Surabaya mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Kota Pahlawan sebagai lokasi soft launching program dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
Menurutnya, program yang saat ini berjalan di Kali Tebu dan Kali Merutu telah menunjukkan dampak nyata terhadap pengurangan pencemaran plastik di aliran sungai.
“Setiap hari rata-rata satu ton sampah plastik berhasil diangkat dari kedua sungai tersebut melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai organisasi lingkungan yang terlibat dalam program ini,” kata Fikser di Ruang Praban, Lantai 3 Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surabaya, Jumat (5/6/2026).
Tidak hanya berfokus pada pembersihan sungai, program ini juga menitikberatkan edukasi masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai serta mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
Pendekatan tersebut dinilainya penting untuk menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan dalam pengurangan sampah.
Fikser menjelaskan, dampak ekonomi juga mulai dirasakan warga sekitar. Sampah yang berhasil dikumpulkan dipilah, disortir, dan dikemas untuk dijual kembali sehingga memberikan nilai tambah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Dampak program juga mulai dirasakan masyarakat sekitar. Sampah yang berhasil dikumpulkan tidak langsung dibuang, melainkan dipilah, disortir, dan dikemas untuk dijual kembali. Proses tersebut melibatkan warga setempat sehingga menciptakan peluang ekonomi baru sekaligus memberikan nilai tambah dari sampah yang sebelumnya tidak termanfaatkan,” ungkapnya.
Perubahan kondisi lingkungan mulai terlihat di kawasan Kali Tebu yang kini lebih bersih dibanding sebelumnya. Kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan juga meningkat seiring pelaksanaan program.
Ke depan, keberhasilan program diharapkan ditandai dengan semakin berkurangnya volume sampah yang masuk ke aliran sungai.
Di sisi lain, Surabaya terus memperkuat strategi pengurangan sampah dari hulu melalui berbagai program berbasis masyarakat seperti Kampung Zero Waste dan Kampung Program Iklim (Proklim).
“Langkah tersebut sejalan dengan target Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi) yang mendorong pengurangan sampah hingga 40 persen,” imbuhnya.
Saat ini, timbulan sampah di Surabaya mencapai sekitar 1.800 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 ton telah dimanfaatkan kembali melalui fasilitas TPS 3R dan aktivitas para pemulung.
Sementara sekitar 1.600 ton lainnya dikirim ke tempat pemrosesan akhir, dengan sekitar 1.000 ton telah diolah melalui fasilitas gasifikasi menjadi energi listrik dan sekitar 600 ton masih berakhir di area landfill.
Sebagai bagian dari strategi nasional pengurangan sampah, pemerintah pusat juga menunjuk Surabaya sebagai salah satu lokasi pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Lahan seluas 5,8 hektare telah disiapkan di kawasan Sumberrejo dan saat ini memasuki tahap survei.
“Fasilitas tersebut ditargetkan mulai dibangun pada akhir tahun ini dan diharapkan mampu mengolah sisa sampah yang masih masuk ke landfill, termasuk sampah dari wilayah Surabaya Raya seperti Sidoarjo, Gresik, dan Lamongan,” jelas Fikser.
Ketua Kelompok Kerja Perubahan Perilaku Masyarakat Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Sri Morwani Nifadilastuti, menegaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor utama dalam menyelesaikan persoalan sampah perkotaan.
“Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Sampah yang dikelola dengan baik tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujar Sri Morwani.
Koordinator Sekretariat Tim Penanganan Sampah Laut (TKN PSL), Ahmad Bahri Rambe, menambahkan keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga internasional, dan masyarakat.
“Selain kegiatan pembersihan sungai, edukasi masyarakat menjadi komponen utama program ini. Tujuannya agar perubahan perilaku dapat terbangun dan pengelolaan sampah berjalan berkelanjutan dalam jangka panjang,” kata Ahmad Bahri.
Sementara itu, mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Ahmad Didin mengungkapkan program ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia dengan UNDP sebagai lembaga pelaksana.
Menurutnya, Surabaya dipilih sebagai lokasi peluncuran pertama karena dinilai memiliki komitmen kuat dan berbagai inovasi dalam pengelolaan sampah.
“Surabaya diharapkan menjadi model bagi daerah lain. Jika implementasinya berhasil, berbagai praktik baik yang diterapkan di sini dapat direplikasi untuk memperkuat pengelolaan sampah dan mengurangi pencemaran plastik secara nasional,” pungkasnya. (*/Pr/C1)
Tinggalkan Balasan