Bicaraindonesia.id, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan berbagai skema implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lebih adaptif untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program secara nasional.

Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan penataan pelaksanaan program dilakukan untuk memastikan MBG berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” ujar Nanik dalam Konferensi Pers Badan Gizi Nasional di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut Nanik, salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah masih tingginya konsentrasi dapur MBG di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah 3T masih membutuhkan penguatan layanan.

“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan,” kata Nanik.

“Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” sambungnya.

Untuk memperluas jangkauan layanan, BGN tidak hanya mengandalkan pembangunan fasilitas baru. Lembaga tersebut juga akan mengoptimalkan berbagai sarana yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, dan fasilitas komunitas yang memenuhi persyaratan operasional program.

Selain itu, BGN membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, hingga berbagai pihak lain yang ingin mendukung perluasan layanan MBG di wilayah yang membutuhkan.

Di sisi lain, BGN terus melakukan penguatan tata kelola program melalui efisiensi anggaran, penajaman sasaran penerima manfaat, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Langkah tersebut mencakup refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas, moratorium sementara pembangunan dapur baru, serta optimalisasi dapur yang telah beroperasi.

BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, dan kualitas sumber daya manusia yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan yang sama, Nanik menegaskan kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama selama proses konsolidasi program berlangsung.

“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penguatan tata kelola akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan terukur.

Menurut Agustina, tata kelola yang baik harus ditopang sistem yang kuat agar pelaksanaan program berjalan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ujarnya.

Selain memperluas jangkauan layanan, BGN juga memperkuat intervensi kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut menjadi sasaran strategis dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. (*/Sp/A1)