Bicaraindonesia.id, Surabaya – Provinsi Jawa Timur mencatat capaian signifikan dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data terbaru Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun menjadi 0,29 persen pada 2025.
Capaian tersebut jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang masih berada di angka 0,85 persen. Secara makro, selama periode 2020 hingga 2025, kemiskinan ekstrem Jawa Timur berhasil ditekan sebesar 4,26 persen poin.
Pada 2020, angka kemiskinan ekstrem Jawa Timur tercatat sebesar 4,55 persen. Angka itu terus turun hingga mencapai 0,29 persen pada 2025. Penurunan tersebut juga lebih tinggi dibanding capaian nasional yang turun sebesar 3,05 persen.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut keberhasilan itu menjadi bukti efektivitas pembangunan dan perlindungan sosial yang dijalankan di Jawa Timur.
“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, bukti Intervensi tepat sasaran dan sinergi serta kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif,” kata Khofifah dalam keterangan tertulis di Surabaya, dikutip pada Senin (25/5/2026).
Khofifah menjelaskan, tren penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur terus menunjukkan progres positif setiap tahun. Pada 2021, angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 2,23 persen, lalu 1,80 persen pada 2022, 0,82 persen pada 2023, 0,59 persen pada 2024, hingga menyentuh 0,29 persen pada 2025.
Menurutnya, capaian tersebut semakin bermakna karena terjadi di tengah perubahan standar garis kemiskinan ekstrem global dari US$1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US$2,15 PPP pada periode 2024-2025.
“Meski standar pengukuran kemiskinan ekstrem mengalami penyesuaian secara global, Jawa Timur tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan semakin tepat sasaran,” tegasnya.
Khofifah menegaskan pembangunan di Jawa Timur diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara statistik, tetapi juga inklusif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perbaikan tersebut tercermin dari sejumlah indikator makro ekonomi Jawa Timur. Berdasarkan rilis BPS pada 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin Jawa Timur pada September 2025 tercatat sebesar 9,30 persen, turun dibanding Maret 2025 yang mencapai 9,50 persen.
Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur juga mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS Februari 2026, TPT Jawa Timur turun menjadi 3,55 persen dari sebelumnya 3,61 persen pada Februari 2025. Angka tersebut juga lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 4,68 persen.
Di sektor ketenagakerjaan, kualitas pendidikan vokasi di Jawa Timur juga mulai menunjukkan hasil positif. Tingkat pengangguran lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,87 persen pada Februari 2025. Bahkan, lulusan SMK kini tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur.
“Ini menunjukkan kualitas lulusan SMK semakin meningkat serta semakin banyak terserap dunia kerja. Ini menandakan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri berjalan semakin baik,” ujarnya.
Di tengah dinamika global, ekonomi Jawa Timur tetap tumbuh impresif. Berdasarkan rilis BPS 5 Mei 2026, ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,96 persen secara year-on-year, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional.
Struktur ekonomi Jawa Timur ditopang sektor industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan 18,77 persen, dan pertanian 10,51 persen. Jawa Timur juga menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sebesar 14,40 persen.
Khofifah menyebut penurunan kemiskinan ekstrem, menurunnya pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur merupakan hasil sinergi seluruh pihak dalam menjaga kondusivitas daerah dan memperkuat pembangunan.
Berbagai program strategis Pemprov Jatim juga terus diperkuat secara terintegrasi, mulai dari perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi keluarga, bantuan sosial, PKH Plus, Desa Berdaya, perlindungan pekerja rentan, intervensi berbasis data P3KE, hingga peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” ujarnya.
Khofifah menegaskan, penanganan kemiskinan ekstrem bukan sekadar menurunkan angka statistik, tetapi memastikan masyarakat benar-benar merasakan peningkatan kesejahteraan.
“Yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.
“Tidak boleh ada masyarakat Jawa Timur yang tertinggal dari arus pembangunan. Karena hakikat pembangunan adalah menghadirkan harapan, keadilan sosial, dan kesejahteraan hingga masyarakat lapisan paling bawah benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (*/Pr/C1)
Tinggalkan Balasan