Bicara Indonesia
Indonesia Positive Journalism

Petugas Gabungan Segel Warung di Kawasan Jurang Kuping Surabaya

Bicaraindonesia.idPetugas gabungan melakukan penertiban dan penutupan warung-warung di kawasan Jurang Kuping, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Surabaya, Sabtu (1322/2021). Ini dilakukan karena lokasi itu diduga kerap sering menimbulkan kerumunan dan abai protokol kesehatan (prokes).

Dalam penertiban itu, petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Linmas, TNI, Polri serta Banser menempelkan stiker prokes serta merapikan meja kursi agar tidak digunakan berjualan oleh belasan warung yang berada di kawasan tersebut.

Camat Pakal, Tranggono Wahyu Wibowo mengatakan, penutupan warung di kawasan Jurang Kuping sesuai dengan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimka), Pakal. Dalam SE yang ditandatangani Danramil, Camat, dan Kapolsek itu menyatakan bahwa mulai 13 Februari kegiatan usaha di Jurang Kuping harus dihentikan selama pandemi.

“Hari ini adalah hari pertama pengecekan setelah kemarin ada surat pemberitahuan edaran dari Forkompimka. Alhamdulillah semuanya sudah tutup. Artinya seluruh pemilik usaha di sini patuh,” kata Tranggono di sela kegiatan.

Dalam beberapa hari ke depan, rencananya petugas akan terus melakukan monitoring di wilayah tersebut. Hal ini menjadi penting dilakukan untuk memastikan usaha di sekitar wilayah itu tetap menjalankan aturan. 

“Di sini biasanya ada kegiatan kuliner dan kegiatan karaoke. Makanya kita lakukan penutupan,” ungkap Tranggono.

Meski kegiatan usaha di kawasan Jurang Kuping ditutup, Tranggono mengaku untuk aktivitas warga masih diperbolehkan. Seperti warga yang berangkat ke sawah, mencari rumput maupun membuang sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara. “Jadi tetap ada aktivitasnya. Kecuali tempat usaha karena selama ini yang menjadi perhatian kita adalah itu,” kata dia.

Apabila ditemukan pelanggaran, maka sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan, pelanggar akan dikenakan sanksi berupa penyitaan KTP dan denda minimal Rp 500 dan maksimal Rp 25 juta. 

“Sebenarnya ini bukan kegiatan yang pertama, kemarin pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pertama, kita sudah pernah melakukan sidak ke sini. Namun ini akan lebih kami intenskan lagi,” pungkasnya. (A1)

Kirim Komentar: