Bicara Indonesia
Indonesia Positive Journalism

Menteri BUMN: Dewan Pengawas KPK Bagian dari Good Corporate Governance


Bicaraindonesia.idPresiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan komposisi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Negara, Jakarta, Jum’at (20/12/19) sore.





Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menilai, bahwa komposisi tersebut terbilang bagus. Hal ini bisa dilihat dari rekam jejak, reputasi, hingga ketokohannya.





“Saya rasa komposisi dewan pengawas (KPK, red) sangat bagus,” kata Erick seusai menghadiri acara pernikahan di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (21/12/19).





Maka dari itu, pihaknya berharap, ke depan BUMN bisa terus bersinergi serta bekerjasama dengan KPK, kejaksaan dan kepolisian.





“BUMN sangat berharap juga ke depan untuk bekerjasama dengan KPK, kejaksaan, kepolisian untuk membantu pengawasan,” katanya.





Sebab, menurut dia, untuk melakukan pengawasan kepada 142 perusahaan milik BUMN tersebut, tidaklah mudah. Karena itu, dibutuhkan sinergitas dari semua pihak. Mulai KPK, kejaksaan, kepolisian, hingga publik media.





“Makin banyak yang mengawasi ya makin bagus. Ini bagian dari Good Corporate Governance,” jelasnya.





Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi telah menetapkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak Hatorangan, sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2019-2023.





Sebagai Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak didampingi oleh empat anggota lainnya. Yakni, yaitu Artidjo Alkostar (mantan Hakim Mahkamah Agung), Albertina Ho (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, NTT), Harjono (mantan Hakim Mahkamah Konstitusi), dan Syamsudin Haris (Peneliti LIPI).





Penulis: A1


Kirim Komentar: